PRESS RELEASE: Menghadapi Gejala Massal Pengangguran Pemuda di Indonesia

Jakarta, 2 Mei 2018—Pada tahun-tahun mendatang, pengangguran pemuda (laki-laki dan perempuan) di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, akan menjadi gejala massal. Ini di antaranya disebabkan oleh revolusi teknologi yang telah menghilangkan puluhan jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan-pekerjaan massal. Di sisi lain peluang-peluang pekerjaan baru belum mencukupi kebutuhan lapangan kerja pemuda yang tinggi. Secara makro, Indonesia cenderung mengalami fenomena jobless growth, di mana pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan lapangan kerja baru yang memadai. Demikian disampaikan oleh Ben White, Professor Emiritus dari Insitute of Social Studies (ISS), Belanda, dalam diskusi tentang Anak Muda dan Kesempatan Kerja di Indonesia yang diselenggarakan Pusat Analisis Sosial AKATIGA, di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat (2/05).

Data BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kelompok usia muda di Indonesia mencapai 14,02%, atau naik 0,58 persen dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, dari 100 angkatan kerja pemuda, terdapat sekitar 14 pemuda yang tidak bekerja. Dari data yang sama, pengangguran di perkotaan relatif lebih tinggi di perdesaan. Di sisi lain, tingkat migrasi anak muda dari perdesaan ke perkotaan tetap tinggi. Studi AKATIGA menunjukkan bahwa rata-rata anak muda yang bermigrasi ke kota bekerja di sektor-sektor informal, sebagian lain bahkan bekerja serabutan atau menganggur. Mereka meninggalkan desa karena tidak tersedianya lapangan kerja yang layak serta terbatasnya akses terhadap sumber-sumber penghidupan terutama lahan untuk bertani.

Dari sisi pemerintah, meskipun anak muda sering dianggap sebagai aktor penting bagi pembangunan Indonesia, nyatanya belum ada kebijakan kongkrit yang terbukti berhasil secara optimal mengatasi masalah keterbatasan lapangan kerja untuk kelompok muda. Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olah raga, dan pariwisata, menyoroti masih kecilnya porsi anggaran kepemudaan di Kementrian Pemuda dan Olah Raga. Pada tahun 2018, dari total anggaran 5,037 Triliun yang dimiliki Kemenpora, hanya 20% saja yang digunakan untuk kegiatan kepemudaan.

Lebih jauh, meskipun pemerintah telah melakukan mainstreaming tentang kepemudaan ke dalam program–program pemerintah yang tersebar di 16 Kementrian dan Lembaga Pemerintah, kebijakan pemerintah yang diharapkan menyasar pada anak muda seringkali salah sasaran. Ben White dan Fauzan Djamal dari AKATIGA mengkiritisi bahwa pendekatan pemerintah terkait kesempatan kerja untuk pemuda lebih sering memerhatikan sisi input, seperti pelatihan-pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, tanpa secara serius mempertemukan para pencari kerja dengan kebutuhan dunia pekerjaan.

Sementara itu, Hetifah menyampaikan bahwa anak muda harus banyak terlibat dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, rumusan-rumusan kebijakan tentang kepemudaan di Indonesia bisa lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan rill  mereka.

Regenerasi pertanian

Kekhawatiran lain yang muncul terkait anak muda adalah rendahnya minat mereka pada pertanian yang bagi beberapa kalangan dianggap mengancam masa depan sektor tersebut. Dalam 30 tahun terakhir, usia petani di Indonesia semakin meningkat (tua). Dari  1983 ke 2013, kelompok usia petani di bawah 35 tahun menurun dari 25% menjadi 13%. Sementara itu, petani yang berusia di atas 55 tahun meningkat dari 18% menjadi 33%.

AKATIGA melihat gejala ini terjadi karena akses lahan yang semakin tertutup bagi kebanyakan anak muda perdesaan. Banyak anak petani yang harus menunggu lama sampai bisa mengakses lahan pertanian milik orang tuanya. Di samping itu, bertani dianggap sebagai kegiatan yang tidak memberikan keuntungan yang cukup.

Khusus tentang aspirasi anak muda yang tidak ingin menjadi petani, kita perlu melihat fenomena ini dalam life course perspective. Ben White, yang telah melakukan penelitian perdesaan Indonesia sejak tahun 1970an, mengatakan bahwa banyak orang-orang yang saat ini bertani, tidak berminat  menjadi petani ketika mereka muda dulu.

Dengan demikian, yang perlu dipastikan adalah tersedianya akses terhadap lahan bagi anak muda yang berniat menjadi petani sekarang ataupun kelak ketika mereka sudah berusia lebih tua dan tertarik untuk terjun bertani. Dalam konteks ini, dana desa dapat menjadi modal awal bagi pemerintah desa agar mampu menyediakan akses lahan bagi bagi mereka yang ingin bertani maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang konkrit di desa [CC/AM).

 

Contact Person:

ACEP MUSLIM
Koordinator Eksternal AKATIGA Pusat Analisis Sosial
Jl. Tubagus Ismail II No 2 Bandung
0812.2339.8409 | akatiga@indo.net.id / acep_muslim@yahoo.co.id