AKATIGA

Berbagai kebijakan penanganan PKL yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, baik yang bersifat exclusion (penggusuran) maupun inclusion (tendanisasi), terbukti masih belum efektif mengatasi maraknya kegiatan perdagangan jalanan. Bahkan strategi yang dipilih, terutama penggusuran seringkali memunculkan persoalan lain, yaitu kerusuhan dan penurunan kualitas hidup.

Ketidakefektifan tersebut salah satunya terkait dengan persoalan praktis yaitu keterbatasan pemahaman pemerintah akan karakteristik dan tipologi PKL serta ketiadaan dokumentasi sistematis mengenai PKL. Sehingga berbagai kebijakan yang dibuat seringkali tidak didasari atas pemahaman yang tepat terhadap PKL dan cenderung mengabaikan kompleksitas permasalahan dan keterlibatan banyak aktor dalam kegiatan perdagangan kaki lima. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman tentang kebijakan penanganan PKL, karakteristik dan tipologi PKL serta organisasi PKL di Kota Bandung, dengan menjawab 3 pertanyaan:

Penelitian dilakukan di 10 konsentrasi PKL di Kota Bandung dengan mewawancarai 107 PKL  dan sejumlah pengurus organisasi PKL. Selengkapnya...