AKATIGA

Persoalan perburuhan di Indonesia mengalami banyak perkembangan sejak tumbangnya rezim Soeharto. Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi berdampak cukup jelas pada industri formal, terutama di bidang TPT (tekstil dan produk tekstil). Menurunnya kegiatan produksi di industri formal (TPT, Perkayuan & Kehutanan, BUMN) mengakibatkan maraknya kasus PHK. Penyempitan kesempatan kerja di sektor formal ini juga menjadi salah satu penyebab membengkaknya jumlah pekerja di sektor informal. Proses-proses informalisasi yang dilakukan oleh industri sebagai bentuk strategi efisiensi produksi tampaknya ikut memberikan kontribusi terhadap membesarnya sektor informal. Hal ini erat kaitannya dengan perubahan strategi modal dalam rangka mengakumulasi kapital melalui informalisasi pekerjaan yang berdampak cukup luas terhadap buruh (laki-laki, perempuan dan anak) dan semakin memperlemah posisi tawar mereka.

Situasi perburuhan di Indonesia juga diperparah oleh keluarnya paket UU Perburuhan (UU Ketenagakerjaan, UU Penyelesaian Perburuhan dan UU kebebasan Berserikat) yang tidak mendukung peningkatan kondisi buruh tapi malah melegalisasi sistem kerja subkontrak, outsourcing,dan tenaga kerja kontrak tanpa memberikan perlindungan yang jelas terhadap buruh.

Keluarnya kebijakan perburuhan ini erat kaitannya dengan program-program besar yang diprakarsai oleh GIAT(Growth Through Invesment and Trade) dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui investasi. Mereka mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang dianggap terlalu protektif dan kebijakan upah minimum yang kenaikannya dianggap tidak menguntungkan investor.  Situasi ini membuat kondisi buruh menjadi semakin rentan. Terlebih lagi, over supply tenaga kerja dan lapangan kerja yang sempit memaksa buruh untuk masuk ke dalam industri yang sangat eksploitatif dengan upah rendah.

Buruh dan organisasi buruh sedang menghadapi kesulitan besar untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut dengan menggunakan perangkat organisasi dan strategi yang selama ini sudah dikembangkan. Kenyataan itu menimbulkan kesadaran pada sejumlah aktivis dan organisasi perburuhan tentang perlunya memikirkan dan mengembangkan alternatif-alternatif strategi, pengorganisasian, dan kerangka pemikiran yang baru untuk mendukung perbaikan nasib dan posisi kaum pekerja di Indonesia.

Dalam rangka mengembangkan alternatif-alternatif respons yang tepat, salah satu kebutuhan yang dirasakan penting oleh jaringan organisasi perburuhan adalah dilakukannya upaya-upaya untuk:

STUDI YANG DILAKUKAN

1. Studi Perubahan Situasi Perburuhan Pasca Reformasi
Proyek ini merupakan kerjasama antara 3 lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu perburuhan: (1) Yayasan AKATIGA, ornop yang bergerak di bidang penelitian dan publikasi yang konsisten menjalankan studi-studi perburuhan sejak tahun 1991 (2) LabSosio FISIP Universitas Indonesia, lembaga penelitian dibawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia yang mengembangkan penelitian-penelitian dan (3) TURC, Trade Union Right Centre, Ornop yang banyak bergerak di bidang advokasi hak-hak buruh dan mendorong regulasi perburuhan yang adil bagi buruh. Pertimbangan kerjasama dari awal memang ditujukan.

Tujuan dari studi ini adalah untuk melihat dampak liberalisasi dan desentralisasi terhadap hubungan dan peraturan perburuhan di Indonesia. Hal ini meliputi beberapa tahap penganalisaan, dimulai dari undang-undang perburuhan dan kebijakan mengenai desentralisasi di tingkat nasional sampai dengan dinamika pabrik dan masyarakat di tingkat lokal. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan di tingkat nasional telah mempengaruhi dinamika di tingkat lokal, studi ini memberi fokus kepada dua lokasi industri, yaitu Tangerang di Propinsi Banten (sebelumnya merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat) dan Pasuruan di Propinsi Jawa Timur. Kedua daerah ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa perusahaan-perusahaan Eropa memegang peranan yang sangat besar di dalam perkembangan industri di daerah tersebut. Kedua daerah tersebut juga memperlihatkan konteks yang sedikit berbeda. Tangerang telah muncul sebagai pusat industri sejak tahun 1970-an; memiliki tenaga kerja yang sebagian besar merupakan para migran; dan memiliki sejarah yang lebih lama dalam melakukan berbagai tindakan kolektif buruh. Pasuruan masih baru di dalam perkembangannya sebagai daerah industri yang penting; sebagian besar tenaga kerjanya berasal dari daerah-daerah di sekitarnya; dan buruhnya pun tidak sering melakukan protes/demonstrasi. Gagasan untuk mengambil kedua daerah ini adalah untuk melihat apakah perbedaan yang terdapat di kedua daerah tersebut dicerminkan melalui jenis-jenis peraturan dan praktek yang juga berbeda; atau apakah dinamika lokal yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula. Diantara kedua daerah ini, delapan perusahaan Eropa telah dipilih untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara perusahaan dengan komunitas; perusahaan dan buruh  dan organisasi buruh; dan hubungan antara perusahaan dengan pemerintahan lokal. Temuan penelitian akan menunjukkan bahwa perbedaan yang terdapat diantara kedua daerah ini tidaklah setajam seperti yang awalnya diperkirakan, karena di setiap daerah juga terdapat perbedaan-perbedaan internal.

Para peneliti dari ketiga organisasi tersebut melakukan wawancara, mempelajari laporan dan data-data sekunder dari pemerintah dan perusahaan untuk melihat bagaimana proses nasional maupun lokal telah membentuk pengoperasian perusahaan-perusahaan Eropa di kedua daerah ini. Tujuan utama studi ini adalah untuk melihat bagaimana para pekerja hidup dalam lingkungan seperti ini dan dalam rejim desentralisasi yang baru dari para pemerintah lokal setelah masa Orde Baru. Program ini sendiri telah didiseminasikan melalui beragam media untuk memastikan hasil studi ini sampai di target group (serikat buruh, pemerintah nasional dan daerah, legislatif, akademisi, dan labour-concerned groups) dan public sebagai berikut:

Seri workshop dan dialog yang diadakan di 6 kota, mengundang kalangan legislative, akademisi, buruh, serikat buruh dan pengusaha. Workshop di Tangerang dan Pasuruan dihadiri oleh sekitar 30 orang, sementara dialog di Serang dan Surabaya dihadiri oleh sekitar 75 orang. Workshop di Jakarta dihadiri oleh 30 orang sementara dialog nasional dihadiri oleh sekitar 55 orang. Setiap peserta memperoleh workshop kit yang terdiri dari tas, executive summary, poster, brosur dan buku saku. Hasil dialog dan workshop tersebut dimuat di media massa: Radar Surabaya, Kompas Jawa Timur, dan The Jakarta Post.

Pembuatan media-media cetak yaitu 2 poster, brosur (leaflet) dan buku saku. Semua media cetak tersebut dicetak sejumlah 5000 buah dan didistribusikan ke  (1) pengusaha (2) buruh dan serikat buruh di Jawa maupun Luar Jawa (3) pemerintah daerah (4) donor-donor (5) ornop-ornop lain mitra ke-3 lembaga (6) lembaga-lembaga akademisi (7) Universitas.

Radio talkshow di Radio ElShinta dan 98 Fm.

Hasil studi ini telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Buruh versus Investasi pada tahun 2007.

2. Studi Identitas Buruh dan Komunitas: Hubungan Sosial Buruh dalam Komunitas
Kegiatan ini merupakan studi yang dilakukan dalam kerangka rakyat pekerja dan sekaligus dalam rangka memberikan alternatif strategi pengorganisasian bagi serikat buruh. Studi ini awalnya ditujukan untuk melihat dan memetakan persoalan dan realita kehidupan buruh yang terkait dengan hubungan sosial buruh dalam komuniti. Penelitian yang dilakukan telah menjadi bahan diskusi di Surabaya dalam diseminasi penelitian di Ringkut Lor Surabaya berjudul ”Ojo Njawil, Ojo Nyaduk: Hubungan Sosial Buruh dalam Komuniti Rungkut Lor, Surabaya”, bekerjasama dengan ISBS (Institut Solidaritas Buruh Surabaya), Surabaya pada 30 Januari 2006. Dihadiri oleh 30 peserta dari serikat buruh, tokoh desa, masyarakat di desa dan buruh sendiri. Hasil studi ini sendiri menjadi bahan selain untuk pengembangan alternatif strategi pengorganisasian SBR di Surabaya juga menjadi bahan tim peneliti dalam kerangka jaringan terutama di ABM, dan jaringan rakyat pekerja.

hasil studi ini telah diterbitkan dalam bentuk seri laporan penelitian dengan judul Main Otak Main Otot:Identitas dan Pengorganisasian Buruh di Komuniti pada tahun 2008.

3. Refleksi Hasil Studi Perburuhan AKATIGA 
Kegiatan ini merupakan studi sekunder dengan mengolah, merefleksikan dan mencerna kembali hasil-hasil studi yang pernah dilakukan AKATIGA mengenai isu perburuhan dengan difasilitasi oleh Ratna Saptari, ahli perburuhan yang sekarang tinggal di Belanda. Dengan fasilitasi intensif selama 4 hari, disimpulkan bahwa temuan studi-studi perburuhan yang dilakukan AKATIGA hingga saat ini penting untuk dokumentasi studi-studi perburuhan karena dapat mengisi kekosongan literatur mengenai dua tema yaitu (1) Proses Buruh dan Serikat Buruh: Dampak Perubahan Struktural terhadap Hubungan Produksi dan Politik Perburuhan dan (2) Identitas dan Komunitas Buruh: Industrialiasi dan Urbanisasi terhadap Politik Komunitas.

4. Studi Jaringan Perburuhan di Indonesia
Studi ini mengidentifikasi dinamika jaringan buruh di Indonesia dalam kerangka gerakan buruh. Dengan memotret kegiatan berjaringan yang dilakukan oleh serikat buruh dan LSM perburuhan serta kalangan akademisi dalam kurun waktu yang berbeda-beda sejak dekade 80an hingga 2008 sesuai dengan arah kebijakan perburuhan di tingkat nasional maupun internasional, di peroleh berbagai informasi yang berguna untuk membantu memahami persoalan internal maupun eksternal yang dihadapi gerakan buruh dan pentingnya dukungan dari elemen masyarakat yang lebih luas terhadap gerakan buruh dalam memperjuangkan kepentingannya.

Hasil sementara studi ini telah dibahas dalam forum diskusi dengan elemen gerakan buruh di Bandung, Jakarta, Surabaya dan Batam dan laporan studi sedang dalam proses penyusunan untuk diterbitkan sebagai buku.

5. Studi Dampak Penghapusan Kuota terhadap Industri Tekstil dan Garmen di Indonesia
Studi ini bertujuan untuk memeriksa seberapa jauh penghapusan kuota ekspor produk tekstil dan garmen (ATC-Agreement on Textile and Clothing) berdampak terhadap menurunnya jumlah dan kinerja industri tekstil dan garmen Indonesia. Hasil studi menyimpulkan bahwa penghapusan kuota tidak berdampak signifikan dibandingkan dengan persoalan-persoalan domestik yang dihadapi oleh industri ini. Kenaikan biaya produksi terutama bbm dan listrik, masalah pungutan dan buruknya infrastruktur serta membanjirnya produk tekstil dan garmen selundupan dari Cina dianggap lebih menjadi penyebab turunnya kinerja industri.

Hasil studi ini didiseminasikan dalam forum konferensi nasional di Jakarta yang diikuti oleh pengusaha, pemerintah dan buruh dan mendapat liputan luas dari media massa.

Laporan studi dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diperoleh dari situs kami.

TIM PENELITI PERBURUHAN:
Indrasari Tjandraningsih
Rina Herawati