
| INFORMASI TERBARU |
|
|
| Ditulis Oleh: AKATIGA | |
|
JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL 16 NO 1, 2011 KLIK DISINI
UPAH LAYAK & DAYA SAING artikel terbaru Ditulis Oleh Rina Herawati - Peneliti Yayasan AKATIGA Pikiran Rakyat (08 Nov'2001) - Siklus tahunan isu perburuhan Indonesia terus berulang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Oktober-November, suhu politik perburuhan Indonesia menghangat akibat perdebatan soal upah, tepatnya soal kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK). Di Karawang, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengancam akan melakukan aksi mogok kerja secara massal jika upah minimum kabupaten pada 2012 tidak dinaikkan menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak yang angkanya mencapai Rp1.387.133 selengkapnya MAGANG ATAU 'MAGANG'? Harian Pikiran Rakyat 14/2/2011 memberitakan bahwa pada tahun 2011, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengintensifkan program pemagangan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di berbagai perusahan dalam dan luar negeri. Hal ini dimaksudkan untuk melatih calon tenaga kerja agar memiliki keahlian dan ketrampilan yang matang sehingga mudah terserap di dunia kerja. Untuk mendukung program ini maka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahkan (pemerintah pusat akan mengeluarkan) Peraturan Pemerintah untuk mengatur program ini. selengkapnya
ARTIKEL TERBARU MENYEJAHTERAKAN BURUH Ditulis Oleh : Rina Herawati - Peneliti Yayasan AKATIGA Pikiran Rakyat (2 Mei 2011) - Menyambut peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei tahun ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sebagian buruh di Jawa Barat merayakannya dengan turun ke jalan membawa berbagai tuntutan. Tema utama yang diusung tahun ini adalah masalah SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan outsourcing tenaga kerja (buruh yang dipekerjakan melalui penyedia jasa pekerja/ buruh). Tulisan ini hendak membahas tema kedua, dikaitkan dengan situasi ketenagakerjaan di Jawa Barat saat ini. selengkapnya
Selengkapnya (klik disini)
Muhaimin Minta Cari Solusi Tenaga Kerja Kontrak LepasKamis,19 Mei 2011 Jakarta, Kompas - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional—yang terdiri dari wakil pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja—mencari solusi dari praktik pemborongan pekerjaan lewat tenaga kerja kontrak lepas (outsourcing). LKS Tripartit Nasional perlu membuat pertemuan khusus untuk membahas penerapan dan pengawasan outsourcing. (selengkapnya) Instruksikan Lembaga TripartitKemenakertrans Bakal Bahas OutsourcingKamis 19 Mei 2011 JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar telah menginstruksikan kepada Lembaga Tripartit Nasional (tripnas) agar segera menggelar pertemuan khusus untuk membahas penerapan kebijakan outsourcing dan pengawasan pelaksanaannya. (selengkapnya) PRESS RELEASEPernyataan Gubernur DipertanyakanKILAS - Tempo Interakrif, 25 Februari 2011 BANDUNG - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang mengatakan target satu juta peluang kerja berhasil terlampaui dalam waktu tiga tahun (Koran Tempo, 23 Februari), dipertanyakan lembaga penelitian AKATIGA Bandung. "Pekerjaan seperti apa yang telah menyerap satu juta tenaga kerja di masyarakat," tulis lembaga tersebut dalam pernyataan persnya, yang dikirim kepada Tempo kemarin. Lembaga yang meneliti masalah perburuhan itu menyoroti maraknya praktek kerja kontrak dan outsourcing jika dikaitkan dengan pernyataan gubernur. Berdasarkan penelitian lembaga tersebut, 61 persen buruh kini berstatus tidak tetap. "Data kami menunjukkan bahwa 80 persen buruh tak tetap hanya bekerja dalam jangka waktu paling lama satu tahun." JULI HANTORO http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2011/02/25/Nusa/krn.20110225.228166.id.htmlPRAKTEK KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING BURUH INDUSTRI SEKTOR METAL DI INDONESIA UPAH LAYAK: PRESIDEN VERSUS BURUHRina Herawati - Peneliti Perburuhan AKATIGA Koran Tempo (Sabtu, 29 Januari 2011) - Berapakah gaji (=upah) yang layak bagi Presiden Indonesia? Pertanyaan ini tampaknya sedang menjadi pekerjaan rumah bagi Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menteri Keuangan menyatakan (di Tempo Interaktif, 25 Januari 2011) bahwa pada tahun ini, gaji presiden bersama sekitar 8.000 pejabat publik akan dinaikkan. Tetapi, mengenai berapa kenaikannya, itu masih dalam perhitungan, antara lain dengan mempertimbangkan biaya hidup di tiap daerah. (selengkapnya)
Konstruksi Kemiskinan di Televisi Oleh : Acep Muslim Mengurai Kompleksitas Persoalan Buruh Migran Oleh : Pungky Desy ChristantiPerempuan Bantul: yang berbicara yang berorganisasi Oleh : Wulani Sriyuliani Memahami Metoda Social Network Analysis Oleh : Pungky Desy Christanti Maraknya Penggunaan Buruh Outsourcing di Sukabumi Oleh : Sarah Hermaniar Diskusi Partisipasi yang Bermakna dan Efektif bagi Kelompok Miskin Oleh : Wulani Sriyuliani Menghadapi Fleksibilisasi Tenaga Kerja dengan Gerakan Fleksibel Oleh : Agus RakasiwiFleksibilitas Tenaga Kerja dan Meluasnya Perekrutan Buruh Tidak TetapOleh : Syarif Arifin Taktik Merintis Organisasi Perempuan Desa
Oleh : Agus Rakasiwi selengkapnya
|
