Hasil Survey: UMK Jateng hanya Penuhi 40% KHL Buruh

[av_dropcaps1]S[av_dropcaps1]ukoharjo (Espos)   Angka kebutuhan hidup layak (KHL) buruh di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dinilai tidak realistis, karena hanya memenuhi 40% dari kebutuhan riil buruh saat ini.

Demikian kesimpulan dari survei yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Akatiga Bandung bekerja sama dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dari delapan kabupaten di seluruh Indonesia.Survei yang dilakukan pada Maret 2009, di antaranya melibatkan tiga SPN dari Jawa Tengah (Jateng), yaitu SPN Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar serta terakhir Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil survei SPN serta Akatiga, KHL untuk buruh lajang baik yang laki-laki maupun perempuan untuk Provinsi Jateng nilainya menembus Rp 2 juta lebih. Sementara KHL rata-rata di wilayah Soloraya hanya Rp 700.000 lebih, namun tidak ada yang menembus Rp 800.000.

Dengan begitu, ada selisih senilai Rp 1,3 juta antara KHL yang ditetapkan kabupaten serta KHL hasil penelitian. Selanjutnya, menurut SPN dan Akatiga, KHL yang ditetapkan pemerintah kabupaten (Pemkab) hanya mampu memenuhi 40% dari kebutuhan riil buruh.Perwakilan SPN Sukoharjo yang ikut serta dalam kegiatan penelitian, Sukarno, menjelaskan KHL yang ditetapkan kabupaten saat ini sudah tidak relevan. “Apabila mengacu kepada hasil penelitian yang kami lakukan, tidak realistisnya angka KHL tidak hanya terjadi di Sukoharjo, tetapi juga di seluruh kabupaten di Soloraya, bahkan Jateng,” jelasnya ketika dijumpai Espos, Selasa(29/9).

Dengan rata-rata KHL di kabupaten di Jateng senilai Rp 700.000 lebih, menurut Sukarno hanya mampu memenuhi 40% dari kebutuhan riil buruh. “Kenapa bisa kami simpulkan begitu, sebab ada banyak komponen kebutuhan buruh sebagai bagian dari masyarakat yang dihilangkan oleh Dewan Pengupahan, misalnya, kebutuhan pendidikan dengan tidak mencantumkan biaya membeli seragam, buku dan lainnya.”

Yang dicantumkan oleh Dewan Pengupahan kabupaten untuk bidang pendidikan, sambung Sukarno, hanya biaya bacaan dan radio senilai Rp 20.000 per bulan tanpa menyebutkan juga biaya sekolah. Peneliti dari LSM Akatiga, Indrasari Tjandraningsih, menuturkan dipilihnya tiga kabupaten di Jateng sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi daerah-daerah tersebut merupakan basis buruh, selain juga pusat industri garmen dan tekstil. “Penelitian yang kami lakukan selain bekerja sama dengan SPN dan Garteks juga mendapat dukungan dari FES, sebuah LSM dari Jerman dan TWARO,” jelasnya.

Asih, sapaan akrab Indrasari Tjandraningsih, menambahkan penelitian mengenai KHL buruh dilakukan untuk mengetahui mengapa pekerja Indonesia dihargai dengan sangat murah. “Setelah hasil survei terbit, kami berharap Serikat Pekerja (SP) di daerah bisa memperjuangkan angka KLH yang lebih realistis untuk buruh,” jelas Asih. Salah satu caranya melakukan audiensi dengan Dewan serta pimpinan daerah sebagai pengambil kebijakan. Asih menambahkan apabila KHL yang saat ini terus dipertahankan, nasib buruh bakal semakin memprihatinkan. “Berdasarkan hasil survei kami, meski KHL kabupaten sudah ditetapkan, upah minimum kabupaten (UMK) biasanya lebih rendah. Pun, dalam pelaksanaannya banyak pengusaha yang membayar buruh mereka di bawah UMK.”Kondisi demikian menurut Asih membuat kehidupan buruh jauh dari kata layak.

“Kalau melihat hasil penelitian kami, agar bisa bertahan hidup, buruh harus selalu utang, baik itu ke bank, kawan atau rentenir. Tanpa utang, mereka tidak bisa hidup. Kadang gaji bulanan juga tidak bisa dinikmati karena harus bayar utang.”

Cara lain buruh agar bisa bertahan hidup, tambah Asih, dengan cara mengurangi belanja. Pos belanja yang dikurangi biasanya pada makanan, yaitu dikurangi jumlah maupun mutunya.

table

Catatan:
KHL merupakan total kebutuhan plus tabungan sebesar 10% dari total pengeluaran
K0: Keluarga tanpa anak
K1: Keluarga dengan satu anak
K2: Keluarga dengan dua anak
Sumber: LSM Akatiga. – Oleh : aps

sumber: Solo Pos