Dari Gerakan Sosial Menuju Gerakan Politik

Gerakan Menuntut Hak Atas Tanah di Kabupaten Batang

[av_dropcaps]T[av_dropcaps]ulisan ini merupakan satu tulisan hasil studi singkat tentang gerakan pendudukan tanah di Batang oleh sekelompok petani yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kab. Batang (FPPB).

FPPB dideklarasikan pada tahun 2000, tepatnya tanggal 4 Juni berdasarkan kongres, atau mereka menyebutnya dengan “rembug tani”, yang pertama. Organisasi ini dibentuk oleh sejumlah kelompok tani yang menamakan dirinya Organisasi Tani Lokal (OTL) dari berbagai daerah di Kabupaten Batang yang terkait dengan kasus-kasus sengketa agraria. Kasus-kasus yang terjadi di beberapa kecamatan tersebut adalah: (1)

sengketa antara sekelompok petani yang berada di Desa Kebumen dan Desa Simbang Kec. Tulis – menamakan dirinya OTL Kembang Tani – yang berhadapan dengan perusahaan perkebunan swasta pemegang HGU (PT Ambarawa Maju); (2) sekelompok petani yang berada di Desa Tumbrep kec. Bandar – yang menamakan dirinya Paguyuban Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) – yang juga berhadapan dengan perusahaan perkebunan swasta pemegang HGU (PT Tratak); dan sekelompok petani di wilayah Pagilaran yang– menamakan dirinya Paguyuban Petani Korban Perkebunan Pagilaran (P2KPP) yang berhadapan dengan Badan Usaha Milik Negara pemegang HGU, yakni PT Pagilaran. Dalam perkembangan selanjutnya hingga saat ini FPPB beranggotakan 14 OTL. Anggota-anggota FPPB selain terlibat persengketaan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta juga ada yang berhadapan dengan Perhutani.

Walaupun wilayah operasi FPPB tidak mencakup seluruh daerah yang ada di Kabupaten Batang, namun sepak terjangnya telah membuat organisasi gerakan sosial ini memiliki pengaruh politik yang cukup kuat di sepanjang pesisir utara Jawa Tengah, khususnya daerah sekitar Kendal-Batang-Pekalongan. Tidak lama setelah dideklarasikan pada tahun 2000, hanya dalam kurun waktu dua tahun, beberapa kelompk petani lainnya menyatakan diri untuk turut bergabung. Mereka adalah Paguyuban Petani Sidadi (P2SD) yang berada di Kecamatan Tulis, Petani Sido Makmur (PSM) yang berada dikec. Bawang Petani Maju Kurang Tanah (PMKT) yang berada di kec. Bawang, serta Paguyuban Petani Sido Mulyo (P2SM) yang berada di Kec. Gringsing.

Kerja-kerja pengorganisasian serta strategi pembelaan dan perlindungan hokum yang dilakukan oleh FPPB membuat organisasi ini tidak hanya dikenal oleh petani-petani di Kab. Batang. Sejumlah -petani yang berasal dari kabupaten Pekalongan pun berminat untuk bergabung. Minat untuk bergabung juga tidak hanya datang dari kelompok petani, melainkan juga kelompok-kelompok nelayan yang berasal dari pesisir pantai utara kabupaten Pekalongan dan Batang yang bermasalah dengan kegiatan utama mereka untuk mencari ikan. Karena itu, pada Rembug Tani tahun 2003, terjadi penambahan anggota yang berasal dari Kab. Pekalongan serta tidak hanya dari kelompok petani, juga kelompok nelayan. Untuk itu, format keorganisasian dirubah menjadi Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan (FP2NBP). Demikian seterusnya hingga keanggotaan FP2NBP terus bertambah mencapai 18 OTL (15 OTL di Kab. Batang dan 3 OTL di Kab. Pekalongan) pada tahun 2003. Tetapi melalui Rembug Tani pada tahun 2007 kembali diputuskan pemisahan diantara kedua kabupaten tadi untuk mengefektifkan kerja-kerja pengorganisasiannya ; namanya kembali menjadi FPPB untuk kelompok gerakan yang berada di Kab. Batang, dan kelompok gerakan yang berasal dari Kab. Pekalongan menamakan dirinya Forum Perjuangan Petani Pekalongan (FPPK).

Beberapa kajian dan studi yang pernah dilakukan (Qadari (2003) dan Kamajaya (2007)) menunjukkan bahwa gerakan mereka dengan strategi utama dan pertamanya pendudukan tanah telah menunjukkan keberhadilan untuk membangun kekuatan politik tertentu sehingga terdorong untuk mengembangkan strategi berikutnya yang mereka sebut dengan “strategi gerakan politik”, yakni strategi untuk menguasai posisi-posisi formal dalam pemerintahan daerah. Untuk tahap pertama, kelompok gerakan ini memulainya dengan berusaha menjadikan kader-kader mereka untuk menguasai posisi-posisi formal di pemerintahan desa, khususnya sebagai Kepala Desa. Merebut kepemimpinan formal di desa dianggap penting karena dalam perhitungan mereka hal itu dapat “menyelamatkan” hasil-hasil dari pendudukan tanah selama ini khususnya untuk memperoleh kepastian hukum (hak) atas tanah-tanah yang sekarang mereka kuasai. Merebut posisi Kepala Desa juga diyakini dapat menghambat proses perpanjangan HGU, karena kepala desa yang berada di sekitar perkebunan memiliki peran penting untuk memberikan persetujuan pada saat pemegang HGU hendak memperpanjang haknya. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 2 tahun 1999 tentang Ijin Lokasi, keputusan perpanjangan HGU secara prosedur harus dimulai dari persetujuan seluruh kepala pemerintahan desa dimana lokasi perkebunan itu berada.

Namun lebih dari itu, strategi gerakan untuk merebut kepemimpinan pemerintahan desa yang dikembangkan mulai tahun 2005 – yang diputuskan dalam Rembug Tani FP2NBP – tidak hanya memiliki target untuk mendudukkan kadernya di pemerintahan desa. Sebagai organisasi Gerakan Sosial di Kab.Batang dan Pekalongan (pada waktu itu), pengembangan strategi tersebut ditargetkan dapat memberikan perubahan kehidupan sosial di pedesaan, dan lebih jauh lagi dalam rangka pembentukan komunitas dengan watak baru di pedesaan. Diasumsikan bahwa pemimpin formal di desa-desa yang berasal dari petani dan merupakan kader organisasi FPPB akan dapat memberikan arahan dalam mengembangkan kehidupan sosial “yang baru” yang hasilnya tidak hanya untuk kepentingan anggota melainkan juga untuk kepentingan seluruh rakyat di desa tersebut.

Studi ini difokuskan untuk melihat secara lebih detil tentang dinamika gerakan agraria yang menggunakan strategi pendudukan tanah sebagai strategi utamanya mampu menjadi satu alat untuk melakukan perubahan. Selain itu, studi ini juga hendak melihat bagaimana mereka – sebagai kelompok gerakan – menghadang gelombang pengaruh-pengaruh dari luar, khususnya kebijakan Negara, yang dianggap merugikan petani. Akhirnya studi juga berambisi untuk melihat – sebagai bahan pelajaran pentingnya – apakah dengan pola gerakan semacam ini mampu mencapai cita-cita perjuangan yang sesungguhnya dari gerakan pendudukan tanah khususnya di Kabupaten Batang yakni Kesadaran Berpihak Kepada Yang Lemah, Melawan Tanpa Kekerasan Pada Penindas.