Apa yang dibutuhkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja ?

 

Munculnya RUU Cipta Kerja telah memunculkan pro dan kontra di antara banyak kalangan. RUU Cipta Kerja ini disebut memiliki tujuan baik untuk membuka kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya di klaster Usaha Kecil Menengah (UKM). Namun pertanyaan yang mengemuka, sejauh mana RUU ini memuat kepentingan pelaku UKM ?

Pada tanggal 18 Juni 2020 lalu, AKATIGA mengadakan Webinar membahas RUU Cipta Kerja Klaster UKM. Frida Rustiani, salah satu pembicara dalam webinar tersebut, menyampaikan bahwa isi dari RUU Cipta Kerja tersebut terdiri dari 1000 lebih halaman yang 70% di antaranya berisi tentang penyederhanaan perizinan berusaha dan kemudahan berusaha, terutama bagi usaha besar. “RUU Cipta Kerja ini tidak akan banyak dampak pada UKM selain terkait perizinan,” ungkap Frida.

Nurul Widyaningrum, Direktur Eksekutif AKATIGA yang juga merupakan pembicara dalam webinar, berpendapat bahwa RUU ini dapat berdampak bagi UKM, kalau dikaitkan dengan pengarusutamaan UKM. Namun Nurul melihat RUU ini belum mengakomodir kepentingan pokok dari UKM. Menurut Nurul memang tidak proporsional jika di antara begitu banyak pengaturan tentang usaha hanya bicara tentang izin, namun hanya sedikit yang bicara tentang UKM, padahal sektor ini merupakan populasi terbesar dari pelaku usaha.

Nurul memberikan gambaran bahwa 90% UKM berada di skala mikro dan tidak berizin. UKM kebanyakan merasa tidak membutuhkan izin ke pemerintah karena tiga alasan pokok. Pertama karena proses mengurus izin tersebut tidak mudah. Kedua, bergantung pada tujuan dan nilai manfaat perizinan itu. Mereka akan mengurus izin jika mereka ingin mengakses bantuan pemerintah. Namun jika tidak ingin repot dan lebih fokus pada pemasukan dari konsumennya, mereka merasa tidak perlu mengurus izin. Ketiga, sebagian UKM juga tidak begitu meminati bantuan pemerintah berupa fasilitasi terhadap kemitraan usaha besar dan UKM, karena jemitraan itu seringkali masih bersifat eksploitatif terhadap UKM, belum menyentuh community sharing.

Terkait proses pendampingan UKM, Nurul mengatakan, “Pemerintah bukan pihak yang cocok melakukan pendampingan langsung. Lebih baik jangan ikut campur kepada UKM tapi menyerahkan ke CSO yang sudah banyak pendampingan terhadap UKM.”

Senada dengan itu, Frida juga melihat bahwa selama ini banyak bantuan dari pemerintah kepada UKM yang belum tepat sasaran. “Oleh karena itu, mestinya RUU Cipta Kerja Klaster UKM ini mengeluarkan regulasi yang mendorong keberpihakan pada UKM, dengan membiarkan mereka berkompetisi dalam kelompoknya di mana pemerintah memberikan iklim usaha yang kondusif. Seharusnya pemerintah dapat memastikan BUMD berperilaku secara pelaku pasar, yaitu dengan cara menyediakan kebutuhan pasar,” ungkap Frida. (SCP)