CARA KERJA AKATIGA


AKATIGA mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis penelitian. Hal itu dilakukan melalui kerja-kerja advokasi dan penyediaan informasi kepada para mitra AKATIGA.

Bagaimana AKATIGA bekerja, dengan siapa kami bekerja, dan apa yang diperjuangkan, diuraikan di bawah:

  • 2001

    KERJASAMA AKATIGA DAN ASSPUK

    AKATIGA dan ASPPUK bersama-sama melakukan analisis mengenai proses marjinalisasi kelompok perempuan pelaku usaha kecil dan melihat peran ASPPUK dalam membantu kelompok ini untuk melawan proses marjinalisasinya. Contoh kerjasama lain adalah penelitian bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada tahun 2004-2005 untuk melakukan penelitian dan membangun modul sistem pangan lokal.

  • 2009

    PENELITIAN AKATIGA BERSAMA SERIKAT BURUH TENTANG UPAH LAYAK

    Penelitian AKATIGA bersama serikat buruh tentang upah layak (2009), digunakan oleh MPBI (aliansi serikat pekerja/ buruh terbesar paska 1998) untuk melakukan advokasi komponen hidup layak sebagai basis penentuan upah minimum dan penelitian AKATIGA mengenai praktik pasar kerja fleksibel (2010) digunakan oleh MPBI untuk melakukan advokasi pembatasan dan perlindungan buruh outsourcing.

    2009

  • 2010

    REKOMENDASI DARI HASIL STUDI EVALUASI

    Bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki strategi PNPM. Contoh dari studi ini meliputi studi evaluasi partisipasi kelompok marjinal di dalam PNPM Pedesaan (2010), evaluasi tentang kemanfaatan infrastruktur dan kelembagaan dari PNPM RESPEK di Papua dan Papua Barat (2010-2011)

  • 2010

    KERJASAMA AKATIGA DENGAN PEMERINTAH PUSAT

    Rekomendasi dari hasil studi evaluasi ini menjadi input bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki strategi PNPM. Contoh dari studi ini meliputi studi evaluasi partisipasi kelompok marjinal di dalam PNPM Pedesaan (2010), evaluasi tentang kemanfaatan infrastruktur dan kelembagaan dari PNPM RESPEK di Papua dan Papua Barat (2010-2011).

    2010

  • 2011

    KERJASAMA AKATIGA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

    Sebagai contoh adalah kerjasama AKATIGA bersama pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil lokal di Kebumen dan Surakarta dalam upaya memperdalam proses partisipasi perencanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan (2011-2012).