Kemiskinan dan Perkara Identitas
BLT ricuh. Setidaknya ada dua jenis kericuhan di dalam pelaksanaan BLT atau bantuan langsung tunai ini. Ketidaksesuaian data dan ketidaksiapan pengorganisasian. Kemudian muncul implikasi susulan seperti kematian orang tua, pembunuhan, penganiayaan, mundurnya aparat desa, dan ancaman terhadap petugas pencacah.
Yang terjadi mungkin ketidaksesuaian identitas. Bagaimana orang-orang diidentifikasi sebagai si miskin, dan bagaimana orang-orang mengidentifikasi dirinya sebagai miskin. Penelitian menunjukkan, keadaan miskin tak melulu berkaitan dengan keterbatasan materi tetapi juga keterbatasan sumber daya sosial. Miskin juga sebetulnya perkara identifikasi, identitas, dan tawar-menawar yang dinamis. Ketika ada BLT, orang berbondong-bondong mengidentifikasi dirinya miskin dan menawarkan identitasnya kepada pemilik otoritas. Proses identifikasi itu terkait dengan akses terhadap sumber daya untuk pemenuhan kebutuhannya, dalam hal ini uang.
Ketika namanya dicoret, berarti tertutup peluang tawar-menawar itu, sekaligus menutup akses terhadap sumber daya uang tunai. Oleh karena itu dapat dipahami jika bentuk tawar-menawar yang muncul sebagai gantinya adalah tuntutan dengan kekuatan. Manakala tidak ada sumber daya yang diperebutkan, orang cenderung berhati-hati dan enggan mengaku miskin. Kata miskin dianggap menghina. Gejala ini menegaskan, identitas miskin sesungguhnya bersifat cair. Akan dihindari jika tidak terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan digunakan saat ada sedikit keuntungan. Ketika terdengar ada bantuan, mendadak jumlah keluarga prasejahtera berlipat ganda. Orang berebut untuk disebut miskin. Mereka yang memiliki rumah berlantai keramik, pesawat televisi lengkap dengan video player pun mau turut mengantre. Dalam antrean semacam itu, tak jelas lagi mana orang kaya dan mana orang miskin. Kalau keduanya antre, berarti keduanya memang miskin.
Awal tahun 2006 ini, Ketua Bappenas, Paskah Suzetta, menyatakan akan menghentikan bentuk pemberian seperti BLT. Bantuan semacam itu, menurutnya, “hanya memperbanyak pengemis”. Tetapi, mungkin karena sudah diprogramkan sejak awal, penyaluran BLT tahap kedua berjalan. (klik disini untuk melhat tabel program penanggulangan kemiskinan). Bantuan Rp 300.000,00 untuk tiga bulan itu, tidak memadai. Uang sebanyak itu berarti Rp 3.300,00 per hari. Uang itu hanya cukup membeli seliter minyak tanah, tanpa beras, tak ada lauk-pauk, apalagi membayar berbagai kebutuhan sehari-hari. Tapi, kalau BLT dihapuskan, apa yang harus diberikan? Berikanlah keringanan biaya hidup dan perlindungan penghidupan. Kebijakan seperti BOS (bantuan operasional sekolah) dan kartu sehat cukup mengena. Tetapi pertama-tama, marilah kita pelajari kebutuhan hidup mendasarnya. Kebutuhan ini meliputi ketersediaan pangan dengan harga yang masuk akal, ketersediaan air bersih, ketersediaan energi yang juga murah, dan tentu saja lapangan kerja.
Bila pemerintah terus memberlakukan atau membiarkan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, BBM, dan listrik (sambil belum kunjung sanggup menyediakan lapangan kerja, air bersih, dan perumahan yang layak), pemberian uang seberapa besar pun akan menghapuskan nilai pemberian tersebut. Bila pemerintah belum sanggup membuka lapangan kerja yang memadai, lindungi dan kembangkan saja bersama rakyat miskin di kota dan di desa sumber-sumber nafkah yang mereka ciptakan sendiri.
