24 September merupakan hari disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960 lalu. UUPA mengamanatkan pelaksanaan Reforma Agraria untuk memberikan tanah sebagai hak rakyat secara adil dan terbuka sebagai pertanggungjawaban negara membangun kemakmuran rakyat. Hari itu kemudian diperingati sebagai Hari Tani Nasional mengingat relasi yang tak terpisah antara kegiatan pertanian dan akses pada lahan itu sendiri.

Pada tahun 2020 ini, 60 tahun telah berlalu, namun rupanya arah gerak kebijakan agraria telihat masih terseok dalam mewujudkan amanat UUPA. Alih-alih mewujudkan, pemerintah malah menawarkan alternatif pengganti UUPA 60 dengan tata kelola agraria yang ditanamkan dalam Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja.

Salah satu tujuan jangka panjang dari RUU Cipta Kerja ini memang bermaksud membangun infrastruktur kebijakan yang berupaya menyediakan kesempatan kerja untuk mengantisipasi bonus demografi di masa depan. Namun, di dalam isi peraturannya, regulasi tentang tata kelola agraria yang ditawarkan sarat dengan maksud berlawanan dengan tujuan menjamin akses tanah sebagai hak rakyat, entah itu karena tidak mengakomodir isi UUPA ataupun karena memasukkan unsur lain yang berpotensi merampas tanah dari rakyat.

Dalam 29 tahun perjalanan AKATIGA sebagai salah satu lembaga penelitian yang mendukung penerapan UUPA 1960, kami berusaha untuk memberikan kontribusi pada jaringan agraria yang berjuang di segala lini. Dukungan kami berikan melalui kegiatan produksi pengetahuan dan dorongan kebijakan terkait tata kelola agraria yang adil dan terbuka. Salah satu kontribusi yang dapat kami berikan adalah lahirnya Jurnal Analisis Sosial, sebagai terbitan ilmiah populer independen yang menyebarkan gagasan-gagasan kritis, yang salah satunya terkait isu agraria.

Memperingati Hari Tani Nasional 2020 dan 60 tahun UUPA, kami menghadirkan Jurnal Analisis Sosial edisi terbaru yang mengangkat tema pokok persoalan agraria dan RUU Cipta Kerja. Makalah-makalah di jurnal ini masih terus melengkapi amunisi bagi siapapun yang berniat memperkaya perdebatan mengenai struktur elit politik dan ekonomi Indonesia, hubungannya dengan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, makna dari kebijakan agraria, serta posisi dari masyarakat sipil, gerakan petani, dan masyarakat lokal dalam kebijakan agraria. Selain itu, ada suplemen khusus yang merespon dinamika terakhir, terkait usaha masyarakat sipil menghentikan upaya pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi COVID-19.

Untuk membaca Jurnal Analisis Sosial Edisi 2019, silahkan kunjungi link akses ini – Baca Jurnal.