Menjaga Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa Dengan Tanah Kas Desa

 

Dalam kegiatan diskusi publik bertajuk Mendorong Regulasi Akses Tanah Kas Desa Berkeadilan yang diselenggarakan FORMASI Kebumen secara daring (Rabu, 17/06/20), Aprilia Ambarwati, peneliti AKATIGA, menyampaikan bahwa “Saat ini Kebumen memiliki tanah kas desa seluas 4.763 Ha, yang di dalamnya terdiri dari tanah bengkok dan tanah kemakmuran. Jika tanah seluas itu dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan -seperti kelompok rentan secara ekonomi, para penggarap yang tidak memiliki lahan, kepala keluarga perempuan, dan orang muda- sebagai lahan produksi tanaman pangan, tanah kas desa dapat menjadi instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan ekonomi di desa”.

Dalam kesempatan yang sama, Yusuf Murtiono dari FORMASI Kebumen menjelaskan bahwa sejak dulu tanah bengkok digunakan sebagai sumber pendapatan kepala desa dan perangkat desa, dan tanah kemakmuran menjadi Pendapatan Asli Desa untuk pembiayaan operasional desa sehari-hari. Namun, setelah adanya UU Desa yang memberi jaminan adanya pendanaan operasional dan kesejahteraan bagi perangkat desa melalui dana transfer dari pusat dan daerah, ketergantungan pemerintah desa pada tanah kas desa sudah berkurang.

Menurut Yusuf, inilah kesempatan untuk mengembalikan fungsi manfaat tanah kas desa sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat desa. “Kita menilai gagasan positif ini perlu didukung dan diperkuat dengan adanya pedoman umum lewat regulasi di tingkat daerah tentang penggunaan tanah kas desa untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa menjadi kebijakan strategis pemerintah daerah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kebumen.” tegas Yusuf.

Yan Setiawan dari Bidang Pendapatan Pengelolaan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DispermadesP3A) Kab. Kebumen memberikan dukungan dan beberapa catatan penting terhadap gagasan yang didorong pembicara sebelumnya. Menurut Yan Setiawan, secara subtansi gagasan tata kelola tanah kas desa sejalan dengan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Kebumen, sehingga upaya melahirkan pedoman umum di tingkat daerah ini penting untuk didukung.

Akan tetapi, dalam proses ini, Yan mengingatkan bahwa saat ini ada dorongan dari Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan tanah kas desa sebagai PADes. Pemerintah Desa didorong mengoptimalkan aset-aset di desanya, termasuk tanah kas desa, sebagai sumber ekonomi potensial untuk menuju kemandirian desa. “Dalam hal ini, kita harus menemukan bagaimana keseimbangan yang tepat antara keberpihakan pada masyarakat marjinal dan meningkatkan pendapatan desa.” ujar Yan.

Menanggapi hal tersebut, Aprilia menjelaskan bahwa perubahan yang didorong tidak mengubah hak perangkat terhadap tanah bengkok, dan pemanfaatan tanah kas desa sebagai sumber PADes. “Lebih kepada bagaimana cara mendistribusikan akses sewa tanah pada masyarakat. Jika sebelumnya tidak ada keberpihakan pada masyarakat marjinal, perempuan dan orang muda, untuk ke depan, diharapkan adanya alokasi khusus akses tanah bagi kelompok ini. Keberpihakan ini dapat muncul dengan jalan mendahulukan mereka dalam proses lelang sewa, menyesuaikan harga sewa dengan kemampuan mereka, atau bisa membuat pembayaran dilakukan setelah panen.”

Kemudian Yusuf menerangkan bahwa di Kebumen sebenarnya telah muncul inisiatif-inisiatif baik dari beberapa pemerintah desa dalam memberi akses tanah kas desa pada masyarakat marjinal, perempuan dan orang muda. Pada dasarnya UU Desa sudah menjamin bahwa desa dapat menentukan sendiri bagaimana tanah kas desanya digunakan, asalkan diputuskan melalui musyawarah desa dan digunakan untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat desa. “Dalam hal inilah, regulasi dari Pemerintah Daerah Kebumen akan lebih menguatkan implementasi UU Desa dan kebijaksanaan lokal yang sudah tumbuh di masyarakat Kebumen,” pungkas Yusuf (STN).