[av_dropcaps1]B[/av_dropcaps1]ulan Oktober bagi buruh sektor industri adalah bulan “harap-harap cemas”. Pasalnya pada 15 Oktober 2009, bupati/wali kota se-Jawa Barat akan merekomendasikan UMK kepada Gubernur Jawa Barat untuk disahkan pada 20 Oktober 2009.

Proses penentuan dan nilai upah untuk 2010 ini menjadi penting bagi buruh karena pada 2007, Pemprov Jawa Barat menjanjikan bahwa pada 2010, buruh bisa menikmati upah minimum sebesar seratus persen kebutuhan hidup layak (KHL).

 

Konsep Upah Layak

Konsep upah layak memang belum menjadi istilah resmi yang diterima oleh pemerintah. Istilah yang selama ini dikenal adalah upah minimum yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa upah minimum yang selama ini menjadi acuan pengupahan mestinya dapat memenuhi kebutuhan hidup layak sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor Per-17/ Men/ VIII/ 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Faktanya, pengalaman buruh dan hasil penelitian yang dilakukan oleh SPN (Serikat Pekerja Nasional) dan Federasi Garteks KSBSI bersama AKATIGA di sembilan kota/kabupaten empat provinsi pada 2008–2009 menunjukkan bahwa upah minimum belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, bahkan pada buruh lajang. Upah minimum baru memenuhi 62,4 persen pengeluaran riil buruh yang rata-rata Rp 1,467 juta per bulan.

Untuk menutupi kekurangan itu, buruh harus bekerja lebih lama (mengandalkan lembur), bekerja sampingan, menggabungkan penghasilan anggota rumah tangga lainnya, meniadakan konsumsi untuk barang-barang tertentu, dan berutang. Mengapa bisa terjadi demikian? Penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa persoalan mendasar terkait dengan penerapan dan konsep upah minimum.

Pertama, upah minimum yang seharusnya hanya berlaku untuk buruh lajang dengan masa kerja 0-1 tahun, ternyata diberlakukan juga untuk buruh dengan masa kerja hingga belasan tahun. Perbedaan upah antara buruh “baru” dengan buruh yang masa kerjanya sudah cukup lama, sangat kecil, hanya beberapa ribu rupiah.

Kedua, penelitian ini menemukan fakta bahwa 52 persen buruh sudah menikah dan memiliki tanggungan, 59 persen buruh lajang memiliki tanggungan selain dirinya sendiri. Dengan demikian, memberikan upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan hidup buruh lajang berarti memaksa buruh untuk “berbagi kemiskinan”. Pada saat upah minimum belum mencapai 100 persen KHL, buruh masih harus membaginya dengan anggota rumah tangga lainnya.

Ketiga, 46 komponen KHL berdasarkan peraturan tersebut tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini. Penelitian ini menemukan bahwa setidaknya ada 163 komponen kebutuhan hidup yang harus dikonsumsi oleh buruh agar dapat hidup secara layak. Contoh komponen kebutuhan hidup yang pasti dikonsumsi (dibeli/dianggarkan dalam pengeluaran) oleh buruh tetapi tidak termasuk dalam KHL versi Permenaker 17/2005 antara lain setrika, sumbangan kemasyarakatan, dan biaya pendidikan anak untuk buruh yang sudah berkeluarga. Buruh juga membutuhkan rumah yang bersih dan sehat, sementara dalam komponen KHL, kebutuhannya dihitung hanya untuk kontrak kamar. Untuk perumahan, buruh seharusnya bisa memiliki rumah sekalipun tipe sederhana.

Secara umum, dalam penelitian ini, kebutuhan hidup layak mengacu pada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup layak dan mampu mereproduksi kembali tenaganya sehingga menjadi lebih produktif.

 

Tanggung Jawab

Masalah upah adalah masalah dalam hubungan kerja, yang terkait dengan masalah produksi dan reproduksi. Dalam hal ini, peran pemerintah relatif masih terbatas. Akan tetapi bagaimana dengan kebutuhan hidup layak? Apakah pemenuhan kebutuhan hidup layak melulu tanggung jawab pengusaha? Upah memang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebutuhan hidup layak buruh lajang rata-rata Rp 2,45 juta dan buruh yang sudah berkeluarga Rp 4,067 juta per bulan. Mungkinkah pengusaha mampu memberikan upah sebesar KHL tersebut?. Penelitian yang dilakukan Akatiga pada 2007 memperlihatkan bahwa pengusaha masih dibebani dengan berbagai bentuk pungutan yang mengakibatkan inefisiensi (2007:31). Bila hal ini bisa diatasi maka buruh boleh berharap bahwa upah sebesar KHL bisa dicapai. Jika dalam hal prasyarat tersebut belum bisa dipenuhi maka pemerintah harus mencari solusi untuk memenuhi KHL tersebut sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap warga negara.

Untuk menjawab permasalahan ini, pemerintah bisa mulai memperbaiki program jaminan sosial yang terkait langsung dengan kebutuhan perumahan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara.***

Penulis, peneliti bidang perburuhan di Akatiga-Pusat Analisis Sosial Bandung.

sumber: H.U Pikiran Rakyat
baca juga: Minimum Wage Not Enough For Textile Workers (Jakarta Post)