Reformasi Kebijakan untuk Usaha Kecil dan Memegah di Indonesia

HIGHLIGHT

Terdapat dua masalah utama yang sering dihadapi UKM di Indonesia yaitu kendala kredit dan akses terhadap informasi. Kendala kredit paling banyak disampaikan UKM. Akses yang tidak memadai terhadap keuangan menghambat perusahaan untuk memperluas dan melakukan investasi dalam teknologi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan. Perusahaan juga tercatat sangat bergantung pada sumber keuangan informal, seperti jaringan keluarga atau sosial.

AKATIGA melaksanakan penelitian mengenai ekonomi UKM di Indonesia dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia mengenai reformasi kebijakan di sektor ini. Penelitian ini didanai oleh Pemerintah Australia dan RAND Corporation, sebuah lembaga penelitian dari Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang membatasi pertumbuhan UKM di Indonesia dan apa saja peran pemerintah yang harus dilakukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UKM tersebut. Dengan menggunakan data primer dan sekunder, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan UKM dan perusahaan mikro, dan program pendukung. Rekomendasi juga ditujukan pada Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan (TNP2K), Poverty Reduction Support Facility (PRSF), dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan reformasi kebijakan UKM yang lebih luas.

Studi tentang UKM di Indonesia menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. (1) Analisis kuantitatif atas data sampel nasional menetapkan survei 2013 terhadap perusahaan mikro dan kecil (Survei Industri Mikro Dan Kecil, atau IMK dan Survei Usaha Bank Dunia 2009). (2) Sedangkan AKATIGA lebih banyak melakukan pengumpulan data primer melalui survei  dan wawancara mendalam dengan 192 pengusaha. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis dasar untuk memahami berbagai keputusan yang dibuat UKM.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua masalah utama yang sering dihadapi UKM di Indonesia yaitu kendala kredit dan akses terhadap informasi. Kendala kredit paling banyak disampaikan UKM. Akses yang tidak memadai terhadap keuangan menghambat perusahaan untuk memperluas dan melakukan investasi dalam teknologi  yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan. Perusahaan juga tercatat sangat bergantung pada sumber keuangan informal, seperti jaringan keluarga atau sosial.

Sementara itu, kurangnya akses terhadap informasi terutama terkait dengan informasi tentang program dukungan pemerintah dan akses ke pasar serta program pelatihan pekerja, yang dapat meningkatkan produktivitas mereka secara signifikan. Akses yang tidak memadai terhadap informasi menghambat para pelaku usaha untuk memahami ragam dukungan program dari pemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan formalisasi usaha mereka. Di sisi lain, bank dan organisasi non-pemerintah juga tidak memiliki informasi yang memadai tentang UKM.

Pendataan nasional UKM yang lebih baik akan memungkinkan pembuat kebijakan merancang dan menargetkan program dukungan UKM secara efektif. Selanjutnya, untuk mempromosikan formalisasi, pemerintah harus lebih menitikberatkan pada aspek manfaat registrasi yang lebih daripada sekedar pengurangan biaya registrasi.

Selengkapnya di laporan penelitian

  • Year

    2014

  • Fokus kegiatan

    UKM, SMEs

  • Lokasi

    Empat provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan)

  • Koordinator studi:

    Indrasari Tjandraningsih, Alexander D. Rothenberg (RAND)

  • Tim Peneliti:

    Charina Chazali, Herlina Wati, Viesda DP, Ikhsan Muharma Putra, Asti Januarti, Budiani, Dani Hadiana, M. Ekazaki, Syariffudin,  Nicholas Burger (RAND), Arya Gaduh (RAND), dan Sarah Weilant (RAND).