ABSTRAK

[av_dropcaps1]T[av_dropcaps1]ulisan ini ialah tentang berbagai dinamika penghidupan di pedesaan Jawa dengan kasus sebuah desa pertanian sawah di Jawa Tengah bagian selatan. Ada keragaman sumber dan saluran penghidupan. Begitu pula ketimpangan kepemilikan dan penguasaan kekuatan produktif di antara penduduk yang menghantar

pada kemiskinan di sebagian besar dapur rumah tangga. Bukan kapitalisme sendirian, bukan pula revolusi hijau. Akarnya ada dalam tatanan produksi lama yang diperparah oleh persaingan bebas tanpa kendali yang akibatkan peran pemerintah desa kian kecil sebagai pelindung lapisan miskin warganya. Oleh sebab itu, upaya penguatan kembali pemerintah desa mestinya ada dalam konteks perlindungan terhadap penghidupan warga golongan miskinnya.

 

KEANEKARAGAMAN, PERUBAHAN DAN SIASAT PENGHIDUPAN RUMAH TANGGA PETANI

Sumber-sumber penghidupan rumah tangga di Wetankali beragam. Saluran-saluran untuk mengambil manfaat dari sumber penghidupan juga beraneka. Lewat saluran-saluran yang beraneka ini para pencari nafkah rumah tangga memenuhi kebutuhan hidup atau mengumpulkan cadangan ekonomi (atau kekayaan) rumah tangga. Keragaman sumber penghidupan rumah tangga ini bisa dipilah ke dalam beberapa kategori.

1. Keragaman saluran. Suatu rumah tangga bisa melewati beberapa saluran untuk satu sumber yang sama. Suatu rumah tangga petani penggarap bisa mengerjakan petak lahan milik sendiri, menggarap lahan sewaan dan memperoleh upah di lahan garapan orang lain sebagai buruh upahan.

2. Keragaman sumber. Suatu rumah tangga bisa mengerahkan sumber daya rumah tangga untuk memperoleh manfaat dari beragam sumber penghidupan yang ada, baik di dalam maupun di luar desa. Misalnya rumah tangga pemilik lahan yang menyewakan lahan garapan kepada orang lain, membuka warung di rumah, dan memperoleh gaji sebagai pegawai negeri.

Dari dua kategori umum, kombinasi keragaman sumber dan saluran bisa sangat banyak dipengaruhi komposisi anggota rumah tangga berdasarkan usia, jender, dan tingkat pendidikan. Hampir-hampir tidak ada suatu rumah tangga yang mengandalkan satu sumber atau satu saluran penghidupan. Penganekaragaman sumber penghidupan merupakan salah satu siasat adaptif sebagian besar penduduk Wetankali terhadap pasar dan ciri kehidupan pedesaan Jawa sejak sekitar 100 tahun lalu.

3. Selain keragaman berdasarkan sumber dan salurannya, keragaman juga bisa berdasarkan siklus hidup rumah tangga. Maksudnya, sepanjang hidup suatu rumah tangga ada kemungkinan para anggota rumah tangga untuk beralih atau mengubah sumber-sumber penghidupannya. Komposisi usia anggota rumah tangga merupakan faktor pokok keragaman sumber penghidupan berdasarkan siklus hidup ini.

4. Keragaman sumber dan saluran penghidupan rumah tangga juga bisa ditemukan karena ciri geografisnya. Salah satu bentuk keragaman geografis ialah mobilitas pencari nafkah ke luar desa, baik ke desa-desa sekitar, kota-kota, maupun ke luar pulau atau luar negeri dengan tanpa melepas keterikatan dengan rumah tangga asal.

Ada semacam siklus keterikatan dan kelepasan para pencari nafkah dengan desa asal. Secara umum dapat dikatakan bahwa siklus keterikatan dan kelepasan ini berkaitan dengan produktivitas lahan garapan. Dasawarsa 1940-1950-an merupakan babak ketika keterikatan para pencari nafkah dengan desa melemah. Hal ini mewujud dalam bentuk emigrasi tinggi golongan usia muda ke perkotaan atau rumah tangga baru ke daerah transmigrasi. Dasawarsa 1960-an, ketika Revolusi Hijau meningkatkan produktivitas lahan garapan, merupakan awal dimulainya kembali keterikatan pencari nafkah dengan desa sebagai penjamin pendapatan. Di kalangan petani pemilik lahan keterikatan dengan desa meningkat hingga akhir dasawarsa 1980-an yang boleh dikatakan sebagai puncak peningkatan produktivitas. Kemakmuran baru membuka sumber-sumber baru akumulasi kekayaan. Sementara itu di kalangan buruh tani, peningkatan produktivitas dengan permesinan berarti menurunnya keterikatan dengan sumber-sumber nafkah di dalam desa. Semua ini dibarengi dengan bertambahnya pos pengeluaran dengan masuknya listrik dan sekolah dasar yang wajib dimasuki anak-anak mereka.

Masa keemasan rumah tangga pemilik lahan berakhir dengan bekunya produktivitas lahan garapan. Satu-satunya yang berubah sejak masuknya traktor ialah diperkenalkannya pupuk tablet pada awal 1990-an. Namun pupuk tablet secara keseluruhan tidak meningkatkan produktivitas yang berarti untuk mampu mengikat generasi muda rumah tangga petani pemilik lahan tetap berada di desa. Keadaan bersandingan dengan peningkatan capaian pendidikan formal dan perubahan gaya hidup—terutama pola konsumsi baru. Keadaan seperti ini terus berlangsung hingga sekarang. Lahan garapan tampaknya sudah jenuh menampung harapan untuk mempertahankan keterikatan dengan desa. Emigrasi ke luar desa—terutama ke pusat-pusat industri besar dan luar negeri—menjadi pertanda lemahnya keterikatan dengan desa yang diperlihatkan oleh banyak kajian mengenai kerja dan penghidupan di pedesaan Jawa sejak akhir 1980-an.

Gambaran siklus keterikatan dan keterlepasan ini pula yang dilihat Breman dan Wiradi (2004) di dua desa di pesisir utara Jawa Barat dan Cederroth (1995) di Jawa Timur. Oleh keduanya, keterlepasan juga dikaitkan dengan krisis-krisis entah karena bencana alam maupun krisis kapitalisme di tingkat nasional. Keterlepasan dengan desa juga meningkat di kalangan rumah tangga golongan atas dengan meningkatnya derajat pendidikan formal generasi mudanya. Pendidikan formal meningkatkan nilai gengsi pekerjaan-pekerjaan di luar pertanian, terutama pekerjaan bergaji tetap dan buruh pabrik.

Desa Wetankali merupakan kasus yang mengandung ciri desa-desa pertanian tepi jalan di Jawa pada umumnya. Salah satu ciri itu ialah meski penduduk desa sudah terhubung secara mudah dan murah dengan jaringan ekonomi perkotaan dan pusat-pusat industri di Jawa, namun sebagian besar penduduknya masih menempatkan pertanian sebagai sumber penghidupan pokok, entah sebagai pemilik lahan, penggarap, atau buruh upahan. Pengamatan seksama atas peri kehidupan Wetankali dan perbandingannya dengan gambaran desa-desa Jawa pada umumnya berujung pada kesimpulan umum bahwa adanya keberlanjutan pola lama di satu sisi sekaligus perubahan perubahan yang tak sederhana.

Pertama-tama, ada tiga sumber penghidupan pokok penduduk yang tampaknya tidak berubah sejak seratus tahun lalu, yakni lahan, kapital, dan tenaga kerja. Meski sumber-sumber pokok penghidupan tidak berubah, tetapi berbagai hubungan produktif dalam konteks ketiga sumber tersebut banyak berubah. Lahan yang menjadi sumber penghidupan pertanian tetap menduduki peran penting dalam perubahan-perubahan lainnya.

Ada perubahan peran pertanian yang sudah dimulai sejak masa sangat lama. Perubahan ini menjadi faktor utama yang menentukan prospek ekonomi penduduk. Meski pertanian bukan satu-satunya sumber penghidupan dan tampaknya sudah cukup lama ditinggalkan oleh sebagian orang, sebagian besar penduduk tetap menjadikan sawah dan budidaya padi sebagai tonggak harapan tahunan untuk memperoleh kekayaan atau sekadar bertahan hidup. Padi bukan lagi satu-satunya komoditi. Kesulitan kelangsungan pasokan air karena buruknya sarana irigasi mempertegas peran sayur-mayur dan palawija sebagai komoditi penting. Di luar sawah, tanaman kayu-kayuan menjadi penting. Saat Revolusi Hijau dipraktekkan, ada kekhawatiran penurunan drastis kebutuhan tenaga kerja yang bisa menyingkirkan buruh-buruh tani dari pertanian. Penyingkiran memang terjadi dan menjadi salah satu pendorong emigrasi. Namun, proses ini tidaklah sedrastis yang dibayangkan peneliti Marxis tentang akibat kapitalisasi pertanian. Sebagai ilustrasi boleh kita ambil panen yang merupakan satu-satunya saluran kerja padat karya dalam ekonomi sawah saat ini. Bila dibandingkan dengan kasus Semenanjung Malaya, kapitalisasi pertanian di Jawa tidak sampai memaksa masuknya mesin pemanen. Artinya, sebagian besar buruh upahan tertahan emigrasinya dengan dipertahankannya kerja panen tradisional. Pertanyaan lanjutnya mengapa pemerintah Orde Baru tidak memaksa masuknya mesin pemanen setelah sukses dengan traktor tangan? Di masa depan kecenderungan masuknya mesin pemanen belum terbanyang. Wacana mengenainya juga tidak pernah muncul sehingga pertanian sawah masih akan menjadi yang dominan sebagai penampung pertumbuhan buruh upahan pertanian yang jumlahnya masih paling banyak. Bila demikian, adakah Geertz benar? Bila ya, maka sumbangsih ciri-ciri ekonomi sawah di Jawa terhadap kemiskinan masih perlu diperhatikan.

Kelangkaan lahan garapan bersama ketimpangan distribusi hasil produksinya memaksa para petani yang sebagian besar memiliki tak lebih dari satu hektar berebut untuk bisa menyewa lahan. Hanya 6% lahan di dalam desa yang boleh disebut sebagai lahan komunal dalam arti bisa digarap secara giliran dengan cara sewa oleh tak kurang dari 200 petani. Hukum mikroekonomi menjadikan hubungan pasar atas lahan secuil ini sangat keras. Untuk memperoleh manfaatnya, seorang petani harus mengandalkan hubungan pribadi berlandaskan uang. Meski ada semacam peraturan tak tertulis bahwa penguasa lahan bengkok—yakni para aparat desa—tidak boleh menyewakan atau menyerahkan penggarapan bagi-hasil lahan bengkok kepada bukan penduduk desa, kenyataannya aturan tersebut lebih sering dilanggar. Ini bukan soal moralitas. Bagaimana pun, dalam logika pasar, tidak ada identitas lain selain kepemilikan uang tunai yang bisa dijadikan landasan pertukaran. Sehingga siapa pun yang beruang bisa menguasai lahan tak peduli kewargaan desanya. Tidak adanya sanksi dan kontrol sosial yang terlembaga untuk mengawasi penguasaan 6% lahan komunal ini menjadikan bayang-bayang masa depan keterjaminan sumber lahan garapan kian suram bagi petani-petani gurem.

Selain berupaya memperoleh hak sewa untuk penambahan luas garapan, siasat bertahan hidup rumah tangga petani gurem ialah memasuki kerja-kerja di luar pertanian. Oleh sebab itu komposisi anggota rumah tangga penting artinya dalam upaya bertahan hidup. Pembagian kerja pertanian dalam rumah tangga yang paling pokok ialah berdasarkan usia. Sedangkan dalam kerja-kerja di luar pertanian, jender tampaknya menjadi kategori sosial terpenting. Semua kerja upahan di dalam industri kecil, misalnya, terbuka untuk laki-laki, sedangkan usaha kecil-kecilan terutama dikerjakan perempuan. Bagi rumah tangga kelas menengah pedesaan dan petani kaya, sumber-sumber pendapatan di luar pertanian menjadi salah satu sarana pengumpulan kekayaan. Untuk menghindari pemujaan berlebihan terhadap peran industri kecil pedesaan, perlu ditegaskan bahwa keberadaan sumber-sumber penghidupan bukan-pertanian di dalam desa tidak bisa menampung kelebihan relatif tenaga kerja. Pada umumnya, usaha-usaha bukan-pertanian tidak padat karya dengan logika kapitalis yang lebih matang pula. Meskipun sebagian besar tenaga kerja yang dikerahkan berasal dari lingkungan kekerabatan atau pertetanggaan, namun perhitungan-perhitungan dasar pengerahannya tetaplah rasional. Bahkan pengerahan jaringan kekerabatan merupakan cara rasional untuk eksploitasi tenaga kerja murah yang mungkin tersedia.

Melemahnya program KB tentu bukan satu-satunya sebab tetap tingginya angka rata-rata kepemilikan anak. Di Wetankali, setiap rumah tangga rata-rata beranakkan 4 orang. Nilai anak berlainan di tiap rumah tangga dengan latar belakang tingkatan ekonomi. Anak bagi keluarga kaya terutama sebagai pelanjut usaha dan penjamin kehidupan hari tua. Dalam keluarga-keluarga Kalang, yang penting bukan jumlah anak tetapi jenis kelamin. Anak-anak perempuan penting artinya untuk masa tua orang tua dan anak laki-laki penting sebagai pewaris tradisi dagang keluarga dan wakil dalam perkumpulan sesama Kalang. Bagi keluarga petani Jawa yang kaya, anak terutama untuk meningkatkan atau mempertahankan derajat martabat keluarga. Menjadikan mereka (anak laki-laki) sebagai pegawai negeri masih impian utama keluarga petani. Bagi rumah tangga petani gurem, arti penting anak adalah sebagai cadangan atau tambahan tenaga kerja yang bisa menyumbang pendapatan dengan memasukkan mereka sebagai buruk pabrik jenang atau tobong bata. Bagi rumah tangga buruh tani, arti pentingnya terutama sebagai sumber tenaga kerja panen. Oleh karena itu, jumlah anak yang banyak namun masih dalam batas yang sanggup dihidupi sebelum mereka menghidupi keluarga, adalah penting bagi buruh tani. Secara umum hal ini menimbulkan persoalan keberlanjutan kelebihan relatif tenaga kerja yang akan menjadi pembagi untuk jumlah industri pedesaan yang dipuja banyak orang itu. Mungkin keadaan ini terlalu khas masyarakat pertanian sawah yang cirinya sudah diwanti-wanti Geertz. Tetapi, di mana pun sebuah rumah tangga yang mengandalkan penjualan tenaga kerja sebagai satu-satunya sumber penghidupan rumah tangga, maka di situ pun jumlah anak menjadi faktor penting kelangsungan hidup rumah tangga. Di Wetankali—dan kami kira juga di banyak desa di Jawa—57 persen penduduknya tunakisma. 22 persen malah tunakisma absolut. Lebih dari 40 persen adalah buruh tani. Artinya, sebagian besar rumah tangga bertumpu pada pengerahan dan penjualan tenaga kerja sebagai sumber penghidupan.

Masih terkait dengan lahan, ada anggapan umum bahwa sejalan dengan intensifikasi dan diversifikasi usaha tani terjadi pula peningkatan akumulasi kepemilikan lahan di tangan segelintir petani pemilik. Meski sebagian besar rumah tangga memiliki paling tidak sepetak lahan, namun sedikit lapisan kaya desa menguasai sebagian besar lahan garapan yang ada. Kenyataan di Wetankali menunjukkan bahwa pada dasarnya akumulasi kepemilikan memang ada namun tidak bergerak linear atau malah semu sifat akumulasinya. Sistem pewarisan yang berlaku di Jawa, entah berdasarkan adat istiadat maupun tradisi Islam, menyumbang pada naik-turunnya luasan kepemilikan rumah tangga. Bila praktek primogenitur menjadi aturan pokok pewarisan lahan, mungkin saja akumulasi ini bisa terjadi. Nyatanya praktek pewarisan bersifat sama rata untuk semua anak. Sebagian besar lahan garapan di Jawa dikuasai secara pribadi. Kepemilikan pribadi ini diorganisasi dan dilanggengkan terutama lewat praktek pewarisan. Inilah yang akan kembali memecah-belah luasannya sehingga akumulasi di dalam desa tidak akan pernah ada. Kemungkinan akumulasi kepemilikan lahan masih ada. Tetapi tidak di dalam desa; terutama kekuatan kapital besar yang haus akan tanah yang seringkali tidak punya ‘desa’.

Satu hal yang patut diangkat sebagai kesimpulan ialah meningkatnya semangat kapitalisme yang menyingirkan hubungan patronase tradisional dalam hampir semua hubungan produksi di tiga sumber penghidupan pokok. Sistem sewa tunai dan buruh upahan lepas yang kemungkinan marak sejak awal 1930-an dan susutnya hubungan bagi-hasil sejak sekitar 20 tahun lalu di sektor pertanian merupakan satu penanda tegas. Meski demikian, ketidakstabilan pasar menjadi alasan berkembangnya sebentuk hubungan berlanggananan yang tampaknya memadukan semangat kapitalisme dengan warisan hubungan patronase tradisional. Hubungan berlangganan ini mencirikan pertukaran khas petani Jawa yang berpijak di dua dunia ekonomi. Satu kaki di dunia kapitalistik yang rasional sepenuhnya dengan hubungan-hubungan anonim berdasarkan uang sebagai pemandu, dan kaki lainnya berada di dunia pra-kapitalis yang irasional dengan hubungan perorangan yang intim sebagai panduannya. Geertz (1992) menyebutnya sebagai ekonomi bazaar yang berada di tengah-tengah antara usaha subsistensi khas petani Jawa dan akumulasi kapital khas tipe firma. Meski demikian, kemungkinan bahwa dualisme ini sebagai kontinum juga masih terbuka. Artinya jenis usaha dan hubungan kapitalistik merupakan hasil akhir dari perubahan-perubahan yang terjadi sampai saat ini.

PEMERINTAHAN DESA DAN KEMISKINAN

Laporan “Key Indicators 2007” ADB mengulang kembali frasa lama “yang kaya tambah kaya, yang miskin kian miskin” . Laporan ini juga mewanti-wanti bahwa dalam masyarakat yang kekayaannya terkumpul di tangan segelintir orang, maka ada bahaya program-program pembangunan ditangkap dan dijadikan sumber penambahan kekuasaan lapisan kaya atas orang dan kekayaan. Akibatnya kelembagaan yang membantu lindungi lapisan miskin tidak akan pernah muncul.

Program pembangunan prakarsa pemerintah tujuan utamanya meningkatkan dan memeratakan pendapatan penduduk pedesaan. Kenyataannya di Wetankali, program-program seperti penyaluran kredit lewat lembaga keuangan formal, misalnya, tidak selalu sejalan dengan tujuan pokoknya untuk membantu petani dan pedagang kecil-kecilan. Sebab pokoknya mungkin keterikatan lembaga-lembaga tersebut dengan mekanisme pasar yang kian waktu kian kuat. Dengan tujuan akhir meningkatkan pengumpulan surplus dari pedesaan dan menjamin keselamatan dana pinjaman dari resiko kredit macet, lembaga-lembaga keuangan formal memperketat berbagai syarat pinjaman. Akibatnya hanya sebagian kecil saja rumah tangga yang lolos seleksi untuk mendapat pinjaman. Semua orang diperlakukan sama rata sama rasa di hadapan pasar keuangan. Akhirnya, berlakunya berbagai program pemerintah kembali meneguhkan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan ekonomi di antara penduduk desa.

Di sisi lain, keberadaan pemerintah desa sebagai pelindung warganya sulit diyakini kebenarannya. Lewat pajak bumi dan bangunan, retribusi kegiatan usaha, pajak jual-beli lahan, retribusi penyewaan traktor, dan sebagainya, pemerintahan desa masih tetap berfungsi sebagai pengambil surplus semata. Bahkan melindungi lahan komunal dari penyewaan oleh orang luar desa saja pemerintah desa tidak bisa. Secara konvensional, lahan garapan komunal tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada penduduk luar desa. Dalam prakteknya penguasaan oleh penduduk desa lain bisa terjadi. Padahal lahan komunal ini merupakan salah satu dari sedikit lahan yang bisa digarap petani-petani gurem dan tunakisma di dalam desa. Selain itu, mekanisme pasar lebih dominan dalam penguasaannya. Artinya lahan komunal yang secara normatif bisa digarap secara bergiliran di antara rumah tangga petani kecil dan tunakisma dengan syarat-syarat ringan nyatanya hanya bisa digarap oleh mereka yang mampu menyediakan uang tunai saja. Selama lebih dari 10 tahun hanya ada 68 rumah tangga yang pernah menggarap lahan komunal dan lebih dari 70 persen hanya pernah 1 kali saja menggarap; sedangkan ada satu rumah tangga yang lebih dari 10 kali menggarap. Dengan patokan pasar lahan, ketimpangan kesempatan ini adil adanya karena satu-satunya patokan ialah kepemilikan uang tunai. Suatu rumah tangga bisa menggarap berapa kali pun sepanjang mempunyai uang tunai yang diperlukan pemerintah desa untuk mengongkosi birokrasinya.

Dari sudut pandang lebih luas, gambaran ini menunjukkan bahwa sebenarnya keberadaan pemerintah desa tidaklah banyak manfaatnya bagi penduduk desa, terutama mereka dari lapisan bawah yang semestinya diberi perlindungan. Pemerintah desa sebagai penjamin kesejahteraan warganya yang miskin tidak berfungsi dengan baik. Kecenderungan ini merupakan cerminan dari peristiwa lebih luas. Politik neoliberalisme mensyaratkan keberadaan pemerintah yang kian kecil peran ekonominya tapi diperkuat peran politiknya. Segala hal diperlakukan sebagai hak pasar untuk mengelolanya. Pemerintah tidak punya peran lagi dalam redistribusi pendapatan. Pengambilan surplus dari warga negara terutama adalah untuk mengongkosi birokrasi dan pembangunan infrastruktur yang menjaga dan melancarkan penanaman modal. Di Wetankali, pembangunan jalan, misalnya, diutamakan di bagian utara yang ditinggali elit-elit desa, toko-toko, dan penggilingan padi sehingga meningkatkan akses mereka ke keberlanjutan pengumpulan kekayaan. Sedangkan jalan-jalan di tepi persawahan dibiarkan tetap seperti 20 tahun lalu. Padahal peningkatan kualitas jalan di tepian persawahan terutama akan dirasakan faedahnya oleh para buruh tani yang merupakan 40 persen penduduk. Mereka akan lebih mudah dan cepat mengangkut hasil panen. Artinya para buruh tani bisa menghemat tenaganya yang merupakan satu-satunya sumber penghidupan yang dimiliki untuk bisa digunakan untuk menambah pendapatan dari tempat panen lainnya.

Secara politik keberadaan pemerintah desa penting untuk kepentingan pemerintah dan kekuatan politik supra-desa. Secara ekonomi, keberadaan pemerintah desa untuk melindungi penduduknya, tampak kurang faedahnya sehingga keberadaan pemerintah desa patut dipertanyakan. Bila melihat peran yang selama ini dijalankan, pemerintah desa hanya kepanjangan tangan kekuasaan di atasnya untuk menarik surplus kekayaan lewat berbagai pajak, retribusi, tabungan, dan aneka pungutan dengan sedikit sekali redistribusi kekayaan tersebut untuk kepentingan golongan miskin. Fungsi perlindungan pemerintah terhadap warga terhadap ketidakramahan pasar boleh dikatakan kecil sekali. Bila peran perlindungan pemerintah desa begitu kecilnya, maka pilihannya jadi dua, yaitu menghapus keberadaan pemerintah desa yang hanya menjadi sarana lapisan elit mengambil manfaat untuk dirinya sendiri sehingga melanggengkan ketimpangan politik-ekonomi atau memperkuatnya dalam konteks sebagai pelindung ekonomi warga golongan lemah. Penguatan ini jangan sampai menjadi alat bagi lapisan kaya untuk mengeruk keuntungan dari kekuatan pemerintah desa seperti yang terjadi di masa Orde Baru dengan patronase negaranya.

Berkatalah Srinata Wengker di hadapan para pembesar dan wedana: “Wahai, tunjukkan cinta serta setia baktimu kepada Baginda Raja. Cintailah rakyat bawahanmu dan berusahalah memajukan dusunmu. Jembatan, jalan raya, beringin, bangunan, dan candi supaya dibina. Terutama dataran tinggi dan sawah, agar tetap subur peliharalah. Perhatikan tanah rakyat, jangan sampai jatuh ke tangan petani besar. Agar penduduk jangan sampai terusir dan mengungsi ke desa tetangga” (Nagarakretagama pupuh 88.2-3 dikutip dari Muljana 2006: 400)

Kutipan pupuh di atas menggambarkan keadaan pedesaan Majapahit abad ke-14 M. Ada dua pelajaran yang bisa diambil, yaitu 1) ketimpangan kepemilikan kekuatan produktif sudah ada sejak masa yang lama, 2) peran ekonomi pemerintahan desa (semestinya) adalah penjaga infrastruktur sosial-ekonomi dan pelindung ‘penduduk’ dari jeratan kemiskinan lahan garapan. Dari pelajaran pertama bisa diambil hikmah bahwa desa Jawa tidak sepolos pandangan romantik tentang dunia tenang layaknya telaga biru di tepi hutan. Itu semua bukan ‘akibat’ dari tangan-tangan liar kapitalisme atau dampak buruk sihir Revolusi Hijau. Di Jawa, penyerobotan, penguasaan, dan akhirnya ketimpangan kepemilikan kekuatan produktif merupakan bagian dari tatanan lama. Siklus pemusatan kepemilikan yang tidak pernah memuncak dan menghasilkan ‘tuan tanah’ dalam arti sesungguhnya tetapi selalu naik-turun dari satu generasi ke generasi berikutnya—kecuali keluarga kraton—tidak berarti kita bisa menafikan ada ketimpangan aktual. Kapitalisme hanya menambah berat persaingan. Nilai-nilai mulianya—persaingan bebas—sulit dibantah dan tersisa sedikit saja argumentasi untuk membatasi kebebasan pasar dan menerapkan ‘diskriminasi’. Lahan bengkok yang secara adat kebiasaan tidak boleh diberikan hak garapnya kepada penduduk luar desa (diskiminasi), nyatanya boleh-boleh saja (persaingan bebas berbasis uang) dan akan kian bebas di masa depan sebelum adanya ledakan ketegangan. Hal serupa terjadi dengan kepemilikan absentee. UUPA tahun 1960 menekankan pemilik lahan menggarapnya sendiri. Kenyataanya tidak perlu demikian. Penguatan semangat dan nilai-nilai kapitalisme mengikis semua alasan normatif dan hukum untuk mendesak pemilik lahan absentee yang tidak menggarap lahannya sendiri untuk menyerahkan lahannya kepada pemerintah.

Dari keadaan ini, agaknya persoalan kemiskinan di pedesaan bukan soal kebijakan jangka pendek atau perbaikan ini-itu yang permukaan saja. Akarnya berada sangat dalam di jantung organisasi produksi yang sedikit sisakan ruang bagi golongan miskin untuk bisa memperbaiki keadaannya. 1-2 dua tahun ke depan angka kemiskinan penduduk Jawa tetap akan tinggi dan mestinya ada semacam penelitian yang memperhatikan persoalan keberadaan pemerintahan desa yang di satu sisi diperkuat secara politik namun diperlemah kekuatannya untuk mengendalikan pasar. Patronase-negara Orde Baru dengan elit desa hanya berganti rupa. Kini, kekuatan politik supra desa (partai politik, pengusaha, cukung tanah) yang berperan dan ‘yang miskin tetap miskin, sementara yang kaya bertambah kaya’ tetap akan jadi tampilan pedesaan Jawa ke depan.

Wallahu’alam bishshawab…

31 Desember 2007

KEPUSTAKAAN

ADB, Rich Growing Richer Faster than Poor in Developing Asia, http://www.adb.org/ 8 Agustus 2007.
Breman, Jan dan Gunawan Wiradi (2004) Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosio-ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20. Jakarta: LP3ES dan KITLV-Jakarta.
Cederroth, Sven (1995) Survival and Provit in Rural Java: The Case of an East Javanese Village. Richmond, Surrey: Curzon Press.
Geertz, Clifford (1992) The Bazaar Economy: Information and Search in Peasant Marketing, dalam Marx Granovetter dan Richard Swedberg (ed.) The Sociology of Economic Life. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, hlm. 225-232.
Muljana, Slamet (2006) Tafsir Sejarah Nagarakretagama. Yogyakarta: LKiS.