Tantangan Pekerja Jawa Barat dalam Menghadapi Pandemi dan Krisis Ekonomi

 

Pada Mei 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah membentuk 58 Tim Cegah Covid-19 yang tersebar di lima wilayah, dengan tugas memantau pekerja dan perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Tujuan tim terbagi dua, yaitu untuk mencegah pekerja terpapar Covid-19 dan mencegah pekerja ter-PHK karena Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Mochammad Ade Afriandi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, pada Webinar yang diselenggarakan oleh AKATIGA yang bertajuk Tantangan Pekerja Jawa Barat dalam Menghadapi Pandemi dan Krisis Ekonomi (14/5).

Salah satu dampak dari pandemi dan krisis yang paling terasa pada aspek ketenagakerjaan di Jawa Barat adalah Pemutusan Hubungan Kerja. Langkah ini menjadi pilihan para pengusaha untuk mengefisienkan kerja perusahaan dan mempertahankan kelangsungan bisnis mereka. Lebih lanjut, Ade memaparkan “Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang diambil harus melalui kesepakatan dan ini menjadi tantangan Dinas untuk membangun dialog jujur antara pekerja dan pengusaha”. Bersama Gubernur Jawa Barat, Dinas juga telah mengajukan program subsidi upah kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia agar membantu pekerja yang terdampak mampu bertahan hidup. Selain itu, Dinas sedang merumuskan program pemulihan ekonomi dengan memfokuskan kegiatan ekonomi padat karya.

 

Pembicara lain, Indrasari Tjandraningsih yang merupakan peneliti AKATIGA sekaligus pengajar Manajemen Hubungan Industrial di Universitas Parahyangan, Bandung, menambahkan bahwa masalah ketenagakerjaan harus menjadi prioritas karena berhubungan dengan roda perekonomian. Indrasari juga menyampaikan pentingnya pendataan yang cepat dan akurat untuk melihat variasi dampak pandemi terhadap perusahaan di Jawa Barat, misalnya sektor yang paling terdampak dan sektor yang mendapatkan keuntungan dari kondisi seperti ini. Adapula perusahaan yang mampu bertahan namun mengurangi fasilitas kepada pekerjanya. Perbedaan dampak ini akan memberikan kemudahan bagi Dinas untuk merumuskan bantuan yang tepat sesuai kepada perusahaan dan pekerja.

 

Indrasari kembali mengingatkan bahwa usulan subsidi upah menjadi upaya yang perlu diapresiasi karena akan membantu baik pekerja maupun pengusaha. Meskipun begitu, peran pemerintah dalam mengawasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja sangatlah penting. “Pemerintah harus memikirkan dan mengawasi perilaku perusahaan dan interaksinya dengan pekerja, khususnya melihat apakah ada tindakan perusahaan yang tidak jujur dan terbuka kepada pekerjanya.” ujar Indrasari. (CC)