Dalam rangka mempelajari pola tata kelola Tanah Kas Desa di Kabupaten Kebumen, AKATIGA bersama FORMASI menyelenggarakan serangkaian kegiatan asesmen di enam desa di Kebumen. Salah satu desa yang dipelajari adalah Desa Kalibeji Kecamatan Sempor.

Berdasarkan cerita rakyat setempat, nama Kalibeji berasal dari “Kali” yang berarti sungai dan “beji” yang berarti telaga kecil. Nama tersebut memang mewakili kondisi di Kalibeji yang memiliki beberapa telaga kecil yang menjadi salah satu sumber air bagi persawahan di desa tersebut.

Desa Kalibeji terdiri dari 6 RW/Dusun dan 24 RT. Pemerintahan desanya diisi oleh 1 orang Kepala Desa, 6 orang perangkat, dan 6 Ketua RW/Kadus. Pada tahun 2018, penduduk Kalibeji berjumlah 4.221 jiwa, dengan 939 Kepala Keluarga (KK). 1437 jiwa merupakan usia muda (15-39 tahun), yakni sebesar 34% dari total penduduk.

Desa yang hanya berjarak kurang dari lima kilometer dari Waduk Sempor ini termasuk salah satu desa yang masih mempertahankan kegiatan pertanian. Luas sawah yang dimiliki kurang lebih 94 Ha, 40% dari total wilayah yang memiliki luas kurang lebih 233 Ha. Sementara tegalan yang digunakan untuk berkebun mencapai 23 Ha.

 

Pengelolaan Tanah Kas Desa Kalibeji

Desa Kalibeji memiliki tanah kas desa seluas 1000 ubin (14.000 m2), yang dilelang kepada 24 ketua RT. Lelang di antara ketua RT alasannya adalah karena jerih payah yang dilakukan ketua RT patut diberi penghargaan dengan menggarap tanah kas desa, terutama bagi RT yang tidak mempunyai garapan. Proses pelaksanaan lelang dilakukan setiap tahun pada bulan Oktober.

Pada tahun 2019, biaya sewa tanah kas oleh ketua RT dibagi menjadi kelas 1 dengan harga Rp 3.000.000,-/100 ubin, kelas 2 seharga Rp 2.500.000,-/ubin, kelas 3 Rp 1.000.000,-/100 ubin. Kelas dibedakan sesuai dengan kualitas kesuburan tanah dan kestrategisan letaknya. Harga tersebut tidak berbeda dengan harga pasaran sewa tanah di Kalibeji. Tidak ada diskon harga, karena semua hasil sewa tersebut akan dikumpulkan dan dibagi sama rata ke seluruh ketua RT sebagai bentuk insentif bagi mereka.

Selain tanah kas desa yang berjumlah 1000 ubin, ada tanah kas desa yang digunakan untuk pensiunan. Mantan kepala desa mendapat seluas 600 ubin, sekretaris desa seluas 300 ubin, kaur/kasi/kadus 200 ubin.  Namun seluas 200 ubin yang digunakan untuk pensiunan perangkat desa (kaur/kasi/kadus) jarang digunakan.

Ketika tidak ada perangkat yang pensiun, tanah pensiun perangkat ini dilelang kembali. Pada tahun 2010/2011 tanah tersebut pernah digunakan untuk keperluan karang taruna. Kemudian juga pernah digunakan sebagai penghargaan pada Hansip atau PKK dengan cara dilelang kemudian diberikan dalam bentuk uang.

Kesempatan menyewa tanah kas desa memang merupakan hal yang penting untuk menghargai bakti para ketua RT. Suhadiyanto (61 tahun), merupakan salah seorang  penggarap tanah kas desa yang paling senior. Ia mulai menyewa tanah kas desa sejak tahun 1989 hingga tahun 2019 (saat asesmen berlangsung). Disebabkan karena beliau sudah menjabat ketua RT selama 10 tahun, perangkat desa 15 tahun, dan saat ini kembali menjabat RT selama 5 tahun.

Dalam kesehariannya untuk melaksanakan tugas sebagai perangkat desa, Suhadiyanto merasa sangat terbantu oleh tanah kas desa ini. Tanah kas desa yang ia kelola saat ini 70 ubin. Dalam satu tahun menggarap ia bisa menanam padi 2 kali dan 1 kali palawija. Pada musim tanam pertama biasanya bisa menghasilkan 7 kwintal padi, dan 5 kwintal padi pada musim tanam kedua. Menurut beliau, meskipun tidak banyak, hasil panen itu setidaknya membuat dia cukup tenang untuk urusan stok beras.

 

Orang Muda dan Pertanian

Selama proses lelang tanah kas desa berjalan di Kalibeji, belum pernah ada alokasi lahan kas desa secara khusus untuk kelompok pemuda, perempuan maupun warga kurang mampu. Meski demikian, pada tahun 2010/2011, Pemdes pernah memfasilitasi karang taruna untuk mengelola tanah kas desa seluas 200 ubin dimana hasilnya dipakai untuk membiaya kegiatan karang taruna.

Tanah tersebut merupakan tanah jatah pensiun perangkat yang tidak terpakai, dan diberikan pada karang taruna sebagai bentuk insentif atas peran pemuda dalam merawat lapangan desa. Namun karena banyak yang merantau, pemanfaatan tanah kas desa oleh karang taruna ini berhenti, dan secara perlahan begitu juga dengan keterlibatan pemuda dalam pertanian.

Menurut Agus Riyanto, ketua BPD Kalibeji, kultur merantau/mencari kerja keluar sangat kuat di pemuda Kalibeji. Selain merantau ke kota lain, mereka juga dapat memilih bekerja di pengrajin bata dan sektor kostruksi yang juga cukup berkembang di sekitar Kalibeji.

Bagi yang tidak merantau, atau sudah balik dari rantau, jumlahnya relatif sedikit. Ada yang memilih di bidang konveksi rumahan, mengerjakan pesanan dari industri konveksi di Gombong. Ada juga berinovasi membangun pengelolaan sampah terpadu, yang kini sudah dikenal luas dijadikan studi banding dari daerah lain. Ada juga yang mengembangkan usaha pupuk organik, yang sudah bekerjasama dengan BUMDes untuk pemasarannya. Namun yang memilih untuk bertani sangat jarang.

Kondisi itulah yang kemudian memunculkan keresahan tentang bagaimana meregenerasi petani muda di Kalibeji. Pemerintah desa sebelumnya sudah mengembangkan beberapa upaya menumbuhkan minat pertanian pada kaum muda. Beberapa waktu yang lalu, Pemdes mengirimkan beberapa pemuda untuk ikut pelatihan petani milenial di Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen. Namun cara itu belum menunjukkan hasil.

Agus melihat, minimnya ketertarikan pemuda pada sektor pertanian disebabkan beberapa hal. Pertama karena penghasilan pertanian kecil. Kedua, para orang tua tidak mengharapkan anaknya jadi petani. Ketiga tidak adanya kepemilikan lahan pribadi. Hampir 80% tanah pertanian di Desa Kalibeji adalah milik orang luar. Sebab itu, jika ingin bertani, umumnya warga Kalibeji harus sewa lahan.

Sebab itu, generasi muda menilai, jika mereka harus sewa lahan untuk bertani, mereka tidak punya biaya untuk itu, sementara sudah jelas bahwa penghasilan dari tanam padi tidaklah besar. Dalam hal ini, akses lahan turut berpengaruh besar dalam menghambat partisipasi pemuda untuk bertani. Selain itu, penghasilan kecil dari pertanian padi juga membuat mereka semakin tidak tertarik.

 

Rencana Optimalisasi Tanah Desa dan Pelibatan Orang Muda

Menangkap persoalan yang terjadi di desanya, Adman, kepala desa yang baru, melihat perlu ada cara untuk mengoptimalkan potensi orang muda yang mau bertani. Ia mengembangkan model-model pertanian alternatif untuk menstimulasi ketertarikan pemuda pada sektor pertanian. Pertanian alternatif itu juga bertujuan mengoptimalkan tanah desa baik bengkok maupun tanah kas agar lebih produktif.

Kebijakan pengembangan pertanian yang didorong Adman adalah diversifikasi komoditas. Ia mencoba dengan mengembangkan komoditas Pare. Alasannya adalah karena sudah ada pasar bagus untuk Pare di Gombong. Namun, menurutnya komoditas itu dapat berubah. Intinya adalah terus membaca tren pasar, sehingga bisa tahu kapan menanam komoditas yang harganya akan bagus.

Adman sendiri sudah mencoba menanam dan menjual Pare, dan menurutnya hasilnya bagus. Ia menggunakan tanah bengkoknya dan membentuk kelompok kerja, yang beranggotakan enam orang perangkat desa. Adman berharap agar cara itu dapat menginspirasi para perangkat desa untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah bengkoknya.

Sementara ini, besaran hak pengelolaan tanah bengkok di Kalibeji adalah : Kepala Desa 3500 ubin, Sekretaris Desa 1500 ubin, Kaur/Kasi/Kadus sejumlah 11 orang masing-masing mempunyai hak tanah bengkok seluas 500 ubin. Menurut Adman, tanah bengkok seluas itu sangat potensial jika bisa mengoptimalkan para orang muda.

Dari proses uji coba yang dilakukan. Hasil yang mereka dapatkan dari Pare terlihat lebih baik daripada hasil dari padi. Atas dasar hasil seperti itu, ke depannya, para perangkat desa tersebut juga mau mengembangkan Pare di lahannya. Dengan melibatkan para pemuda sebagai mitra petaninya.

Salah satunya adalah Agus, Kepala Dusun 2. Agus berencana mengalokasikan 50 ubin dari tanah bengkok miliknya untuk nanti dikerjasamakan pengelolaannya dengan para pemuda. Berangkat dari pengalaman pribadinya sebagai mantan perantau, Ia memahami bahwa jika para pemuda dapat kesempatan untuk mengakses lahan, atau bekerja di lahan yang punya penghasilan cukup baik, sebenarnya mereka mau bekerja di sektor pertanian.

Lebih jauh, terkait tanah kas desa, meski selama ini digunakan untuk insentif ketua RT, Kades Kalibeji melihat ke depan masih terbuka peluang. Misalnya jika sebagian dari tanah kas desa diberikan pengelolaannya ke pemuda dengan diversifikasi komoditi, produktivitasnya bisa dioptimalkan sehingga bagi hasilnya tetap dapat memenuhi kebutuhan insentif untuk ketua RT.