Pada tahun 2023 dan 2024, tiga organisasi masyarakat sipil Indonesia: Migunani, AKATIGA, dan ELSAM — melakukan penelitian tentang ketenagakerjaan dan kondisi ketenagakerjaan di rantai pasok udang Indonesia yang berorientasi ekspor, dengan menggunakan Indikator Kerja Paksa ILO. Studi ini mengkaji bagaimana kondisi ini sejalan dengan kriteria Organisasi Buruh Internasional (ILO), dengan menggunakan desain cross-sectional dengan metode campuran. Penelitian primer melibatkan wawancara terhadap 221 individu di sembilan provinsi—Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Banten, dan Jakarta—yang merupakan lokasi setidaknya dua pertiga rantai pasok udang Indonesia yang berorientasi ekspor. terkonsentrasi. Penelitian sekunder menganalisis dinamika perdagangan industri udang di Indonesia.
Studi menemukan pelanggaran hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, termasuk contoh ijon, dalam tingkat produksi rantai pasok udang di Indonesia. Eksploitasi ini didorong oleh tekanan harga dari pelaku di tingkat pembelian dan ritel, khususnya supermarket di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa, yang membayar udang lebih sedikit dibandingkan biaya produksinya. Supermarket ini juga mencegah pemulihan harga dengan menaikkan harga bagi konsumen. Sejak pandemi ini, pekerja di tingkat produksi melaporkan kondisi keselamatan yang memburuk dan pendapatan yang menurun, yang seringkali berada di bawah upah minimum. Upah dibayarkan secara tidak teratur sesuai kebijaksanaan pemberi kerja dan terkait dengan fluktuasi harga pasar udang. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sebagian besar ekspor udang dari Indonesia tidak dapat dilacak atau diproduksi secara berkelanjutan karena dominasi pekerja informal dalam produksi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar bahwa konsumen disesatkan mengenai kondisi kerja buruh udang, meskipun supermarket mengklaim menghormati hak asasi manusia.
Rincian rekomendasi temuan tersedia di tautan ini:
